Pengamat Soroti Rp17 Triliun: Biaya Kursi Permanen atau Bantuan untuk Gaza?

Pengamat Timur Tengah Buka Suara Soal Dana Rp17 Triliun: Bukan untuk Gaza, Tapi Biaya Keanggotaan?

Isu iuran Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun untuk Board of Peace Trump terus memantik polemik. Dina Sulaiman, seorang pengamat Timur Tengah, mencoba meluruskan duduk persoalannya. Menurutnya, narasi bahwa dana sebesar itu akan mengalir untuk rekonstruksi Gaza sangatlah problematik. Bahkan, berpotensi menyesatkan.

“Publik harus melihat kronologinya dulu secara utuh,” tegas Dina dalam penjelasannya, Kamis (29/1/2026).

Ceritanya berawal dari proposal 20 poin gencatan senjata Donald Trump untuk Palestina dan Israel. Namun, Dina menyoroti sesuatu yang mencolok. “Dokumen itu sangat tidak adil. Tidak ada satu pun poin yang menyebut sanksi untuk Israel. Justru yang dilucuti adalah pejuang Palestina, bukan tentara Zionis yang telah membunuh ratusan ribu warga Gaza,” ujarnya.

Di sisi lain, PBB punya jalan sendiri. Pada November 2025, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 2803 yang menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya jelas: melaksanakan 20 poin itu di bawah mandat internasional.

Tapi, Trump rupanya mengambil langkah berbeda. Alih-alih mengikuti mandat PBB, dia malah membentuk Board of Peace versinya sendiri. Piagamnya disusun sepihak oleh Amerika Serikat. Dan inilah yang bikin heboh.

“Yang mengejutkan,” kata Dina, “dalam Piagam Board of Peace versi Trump itu tidak ada satu kata pun tentang Palestina atau Gaza.”

Lalu, untuk apa iuran Rp17 triliun dari Indonesia? Dina mengungkap aturan keanggotaan yang ia nilai janggal. Negara yang tak membayar hanya akan jadi anggota selama tiga tahun. Sebaliknya, yang membayar lunas di tahun pertama seperti Indonesia rencananya langsung dapat status anggota permanen.

“Jadi sudah jelas. Rp17 triliun itu adalah biaya keanggotaan, bukan dana kemanusiaan,” tegasnya.

Klaim bahwa uang itu akan dipakai membangun Gaza pun dipertanyakan. Soalnya, BoP Trump secara tertulis menyatakan diri sebagai lembaga untuk perdamaian global secara umum. Gaza sendiri cuma ditempatkan di bawah struktur turunan, bernama Dewan Eksekutif Gaza (DEG).

Dan siapa yang memegang kendali di DEG? Figur sentralnya adalah Jared Kushner, menantu Trump yang dikenal sebagai Yahudi Zionis. Kushner bahkan sudah mempresentasikan master plan untuk Gaza. Gambarannya? Gedung pencakar langit mewah, kawasan resort, proyek properti besar-besaran.

Investornya disebut berasal dari kalangan pengusaha real estate kaya. Pengawas pembangunannya dipercayakan kepada Yakir Gabay, miliarder Israel yang juga berkecimpung di bisnis properti.

Nah, di sinilah pertanyaan besarnya. Kalau proyek mewah itu jadi, siapa yang bakal menikmati?

“Apakah orang Gaza akan diberi gratis apartemen mewah? Atau disuruh beli? Kalau beli, uangnya dari mana?” tanya Dina.

Dia pesimistis. Kemungkinan besar warga Gaza bukanlah calon pemiliknya. Mereka justru berpotensi hanya jadi buruh bangunan, cleaning service, atau pekerja rendahan. Sementara itu, tempat tinggal untuk warga Gaza konon sudah disiapkan dalam bentuk kamp permukiman di sudut Rafah. Itu pun diberi label ‘kota kemanusiaan’.

Intinya, Dina menegaskan perbedaan yang sangat mendasar antara Board of Peace versi Trump dan BoP yang dimandatkan PBB. Perbedaan inilah yang, menurutnya, harus dijelaskan secara jujur sebelum Indonesia menggelontorkan dana fantastis.

“Kalau ini diklaim untuk Gaza, faktanya Gaza bahkan tidak disebut dalam Piagam BoP Trump,” pungkas Dina.

Skemanya, dari bagan perbedaan yang ia tunjukkan, semakin terlihat lebih menguntungkan kepentingan politik dan bisnis segelintir pihak. Bukan untuk rakyat Palestina yang seharusnya jadi prioritas.