Rabu lalu, juru bicara Hamas Hazem Qassem membuat pengumuman penting. Kelompoknya siap menyerahkan kendali pemerintahan di Gaza. Pihak yang akan menerimanya adalah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang sudah berjalan sejak Oktober tahun lalu.
Menurut Qassem, segala persiapan teknis telah rampung. "Protokol telah disiapkan, berkas-berkas telah lengkap," katanya kepada AFP, Kamis (29/1). "Komite-komite telah dibentuk untuk mengawasi penyerahan, memastikan transfer pemerintahan yang lengkap di Jalur Gaza di semua sektor kepada komite teknokrat."
NCAG sendiri adalah sebuah tim berisi lima belas teknokrat Palestina. Keberadaannya dirancang sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang didorong oleh Amerika Serikat. Tugas mereka nanti adalah mengelola urusan sehari-hari Gaza pasca-perang. Mereka akan bekerja di bawah pengawasan sebuah Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.
Di sisi lain, ada satu hal yang terus ditegaskan Hamas: perbatasan Rafah harus segera dibuka. Qassem bersikeras, penyeberangan itu harus beroperasi di kedua arah. Warga harus bisa keluar dan masuk Gaza dengan bebas. "Tanpa hambatan dari Israel," tegasnya.
Rafah bukan sembarang perbatasan. Ini adalah satu-satunya gerbang Gaza ke dunia luar yang tidak mengarah langsung ke Israel. Titik inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi manusia dan bantuan. Sayangnya, sejak pasukan Israel menguasainya pada Mei 2024, akses itu praktis tertutup. Pembukaan terbatas sempat terjadi di awal 2025, tapi itu saja tidak cukup.
Artikel Terkait
DJP Catat Lebih dari 8 Juta Laporan SPT Tahunan 2025 Hingga Tenggat
Timnas Futsal Indonesia Umumkan 19 Pemain untuk Persiapan ASEAN Championship 2026
Pemerintah Gandeng Ansor Jateng Garap Program Brigade Pangan
Gua Andulan di Luwu: Situs Pemakaman Adat yang Menyimpan Sejarah dan Tantangan