Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Celah Diplomasi atau Hanya Ruang Kosong?

Jakarta – Di tengah kebuntuan panjang yang menyelimuti Gaza, langkah Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) menarik perhatian. Menurut Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, langkah ini berpotensi membuka ruang manuver diplomasi baru. Bisa jadi, ini adalah celah yang selama ini dicari untuk mendobrak stagnasi penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di sana.

Politikus dari PKS itu menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa lalu. Forum bertajuk “Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?” itu digelar untuk mengupas tuntas langkah pemerintah.

“Yang perlu dipahami, Board of Peace ini lebih sebagai platform koordinasi politik global,” jelas Sukamta.

Ia melanjutkan, forum itu dimaksudkan untuk membuka ruang dialog, khususnya soal Gaza. Keikutsertaan suatu negara di dalamnya tidak serta-merta mengikat pada operasi militer atau langkah koersif lainnya. “Jadi, tetap sejalan dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” tegasnya.

Baginya, gambaran Gaza saat ini suram. Gelap dan penuh ketidakpastian. Karena itulah, dunia internasional didorong untuk membuka segala kemungkinan diplomasi. Tujuannya satu: meringankan penderitaan warga sipil yang tak berdosa.

Menurut Sukamta, karakter Board of Peace sendiri cukup cair. Ini adalah forum politik non-permanen yang mengandalkan soft power, bukan lembaga resmi apalagi aliansi militer. Keberadaannya juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Dewan Keamanan PBB.

Namun begitu, di saat mekanisme multilateral macam DK PBB mandek akibat veto dan polarisasi geopolitik, BoP bisa menjadi jalur alternatif. Jalur legal dan politik yang mungkin lebih lincah.

Di sisi lain, forum ini dinilainya membuka peluang. Negara-negara Global South, termasuk mayoritas anggota OKI, yang kerap terpinggirkan dalam percakapan perdamaian dunia, bisa dapat ruang tawar lebih besar.