Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Celah Diplomasi atau Hanya Ruang Kosong?

Jakarta – Di tengah kebuntuan panjang yang menyelimuti Gaza, langkah Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) menarik perhatian. Menurut Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, langkah ini berpotensi membuka ruang manuver diplomasi baru. Bisa jadi, ini adalah celah yang selama ini dicari untuk mendobrak stagnasi penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di sana.

Politikus dari PKS itu menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa lalu. Forum bertajuk “Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?” itu digelar untuk mengupas tuntas langkah pemerintah.

“Yang perlu dipahami, Board of Peace ini lebih sebagai platform koordinasi politik global,” jelas Sukamta.

Ia melanjutkan, forum itu dimaksudkan untuk membuka ruang dialog, khususnya soal Gaza. Keikutsertaan suatu negara di dalamnya tidak serta-merta mengikat pada operasi militer atau langkah koersif lainnya. “Jadi, tetap sejalan dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” tegasnya.

Baginya, gambaran Gaza saat ini suram. Gelap dan penuh ketidakpastian. Karena itulah, dunia internasional didorong untuk membuka segala kemungkinan diplomasi. Tujuannya satu: meringankan penderitaan warga sipil yang tak berdosa.

Menurut Sukamta, karakter Board of Peace sendiri cukup cair. Ini adalah forum politik non-permanen yang mengandalkan soft power, bukan lembaga resmi apalagi aliansi militer. Keberadaannya juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Dewan Keamanan PBB.

Namun begitu, di saat mekanisme multilateral macam DK PBB mandek akibat veto dan polarisasi geopolitik, BoP bisa menjadi jalur alternatif. Jalur legal dan politik yang mungkin lebih lincah.

Di sisi lain, forum ini dinilainya membuka peluang. Negara-negara Global South, termasuk mayoritas anggota OKI, yang kerap terpinggirkan dalam percakapan perdamaian dunia, bisa dapat ruang tawar lebih besar.

Bagi Indonesia sendiri, ini adalah kesempatan emas. Bukan cuma jadi pengamat, tapi aktif membawa narasi keadilan dan kemanusiaan untuk Gaza ke panggung global.

“Kita punya fleksibilitas penuh,” ujar Anggota DPR dari Dapil DI Yogyakarta itu. Peran yang bisa diambil beragam, mulai dari pra-diplomasi, fasilitator kemanusiaan, hingga penguatan hukum internasional. Bahkan kontribusi sebagai penjaga perdamaian non-tempur juga mungkin.

“Intinya, tidak ada kewajiban untuk mengirim pasukan atau mengikuti agenda politik negara besar. Keterlibatan kita bisa fokus pada kemanusiaan dan perlindungan warga sipil,” katanya menegaskan.

Momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di kancah global juga disebutnya sebagai faktor. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menguji peran strategisnya dalam isu besar seperti Gaza.

Meski demikian, Sukamta mengingatkan agar kita tidak berharap terlalu muluk. Board of Peace bukan solusi instan. Ia lebih tepat disebut sebagai tambahan ruang pengaruh di tengah jalan buntu yang sudah ada.

Lalu, bagaimana dengan wacana rekonstruksi Gaza pascakonflik? Sukamta mengaku hingga saat ini BoP belum memiliki blueprint final. Kerangka yang berkembang masih mencakup banyak hal: pemulihan infrastruktur sipil, tata kelola sementara, jaminan keamanan, akses kemanusiaan jangka panjang, hingga skema pendanaan multilateral.

“Selama term of engagement kita jelas, independen, dan berorientasi pada kemanusiaan serta hukum internasional, keterlibatan dalam BoP justru bisa jadi instrumen konstruktif,” pungkasnya.

Menurutnya, itulah cara untuk benar-benar mengurangi penderitaan rakyat Gaza.