Davos 2026: Ketika Gaza dan Greenland Hanya Angka dalam Portofolio Trump

- Rabu, 28 Januari 2026 | 06:25 WIB
Davos 2026: Ketika Gaza dan Greenland Hanya Angka dalam Portofolio Trump

“Real Estate Statecraft”: Peta Dunia Sebagai Lahan Kosong Trump

Menguak apa yang terjadi di Davos 2026, dan bagaimana Gaza direduksi jadi sekadar transaksi properti.

Oleh: Madi Saputra

Udara pegunungan Swiss memang dingin. Tapi di dalam Congress Hall World Economic Forum, terjadi sebuah pergeseran yang jauh lebih menggigit. Bukan soal traktat atau resolusi PBB yang bertele-tele. Pergeseran ini justru datang dari slide presentasi, render arsitektur futuristik, dan tepukan bahu yang canggung antar pemimpin.

Laporan dari sesi tertutup “Board of Peace” (BoP) mengungkap realitas baru. Di bawah kepemimpinan Donald J. Trump yang kembali berkuasa, diplomasi global seperti mati suri. Ia digantikan oleh sesuatu yang saya sebut REAL ESTATE STATECRAFT. Intinya sederhana sekaligus mengerikan: kedaulatan negara direduksi jadi aset properti belaka. Perdamaian? Itu cuma produk sampingan dari kesepakatan bisnis yang menguntungkan.

Lihatlah polanya, dari Greenland sampai Gaza. Dunia tak lagi dilihat sebagai kumpulan bangsa berdaulat. Ia lebih mirip portofolio aset yang siap diakuisisi, di-rebranding, atau dibangun ulang sesuai selera.

Doktrin “Damai Lewat Uang”: Gaza Sebagai Properti Tepi Laut yang Terlantar

Sesi Jared Kushner di Davos 2026 itu lebih mirip sales pitch pengembang properti ketimbang forum perdamaian. Didampingi Marco Rubio dan pengembang Steve Witkoff yang kini jadi Utusan Khusus, menantunya Trump itu memaparkan visinya tentang Gaza.

Bagi mereka, Gaza bukan wilayah penuh trauma sejarah atau aspirasi politik. Bukan. Gaza dilihat sebagai undervalued waterfront property – lahan tepi laut potensial yang harganya anjlok karena konflik. Nilainya bisa melambung tinggi kalau “manajemen”-nya diganti.

Presentasinya penuh visualisasi “Gaza Baru” dan “Rafah Baru” yang mirip Dubai. Hotel mewah, marina kapal pesiar, zona industri high-tech. Ini seperti upaya gentrifikasi zona perang. Logikanya persis pengembang: bongkar yang lama, ratakan tanah, dan bangun yang baru nan modern.

Doktrin Peace through Prosperity ini pada dasarnya adalah suap geopolitik. Taruhannya, aspirasi kemerdekaan Palestina bisa dibeli dengan kenyamanan ekonomi.

Pesan terselubungnya jelas. Jika warga Gaza sibuk kerja di hotel bintang lima dan takut kehilangan kemewahan baru itu, mereka akan lupa pada senjata dan lupa pada mimpi negara merdeka. Bagi administrasi Trump, “Negara Palestina” adalah konsep usang. Solusinya teknokratis: kelola Gaza seperti proyek peremajaan kawasan kumuh.


Halaman:

Komentar