“Real Estate Statecraft”: Peta Dunia Sebagai Lahan Kosong Trump

Menguak apa yang terjadi di Davos 2026, dan bagaimana Gaza direduksi jadi sekadar transaksi properti.

Oleh: Madi Saputra

Udara pegunungan Swiss memang dingin. Tapi di dalam Congress Hall World Economic Forum, terjadi sebuah pergeseran yang jauh lebih menggigit. Bukan soal traktat atau resolusi PBB yang bertele-tele. Pergeseran ini justru datang dari slide presentasi, render arsitektur futuristik, dan tepukan bahu yang canggung antar pemimpin.

Laporan dari sesi tertutup “Board of Peace” (BoP) mengungkap realitas baru. Di bawah kepemimpinan Donald J. Trump yang kembali berkuasa, diplomasi global seperti mati suri. Ia digantikan oleh sesuatu yang saya sebut REAL ESTATE STATECRAFT. Intinya sederhana sekaligus mengerikan: kedaulatan negara direduksi jadi aset properti belaka. Perdamaian? Itu cuma produk sampingan dari kesepakatan bisnis yang menguntungkan.

Lihatlah polanya, dari Greenland sampai Gaza. Dunia tak lagi dilihat sebagai kumpulan bangsa berdaulat. Ia lebih mirip portofolio aset yang siap diakuisisi, di-rebranding, atau dibangun ulang sesuai selera.

Doktrin “Damai Lewat Uang”: Gaza Sebagai Properti Tepi Laut yang Terlantar

Sesi Jared Kushner di Davos 2026 itu lebih mirip sales pitch pengembang properti ketimbang forum perdamaian. Didampingi Marco Rubio dan pengembang Steve Witkoff yang kini jadi Utusan Khusus, menantunya Trump itu memaparkan visinya tentang Gaza.

Bagi mereka, Gaza bukan wilayah penuh trauma sejarah atau aspirasi politik. Bukan. Gaza dilihat sebagai undervalued waterfront property – lahan tepi laut potensial yang harganya anjlok karena konflik. Nilainya bisa melambung tinggi kalau “manajemen”-nya diganti.

Presentasinya penuh visualisasi “Gaza Baru” dan “Rafah Baru” yang mirip Dubai. Hotel mewah, marina kapal pesiar, zona industri high-tech. Ini seperti upaya gentrifikasi zona perang. Logikanya persis pengembang: bongkar yang lama, ratakan tanah, dan bangun yang baru nan modern.

Doktrin Peace through Prosperity ini pada dasarnya adalah suap geopolitik. Taruhannya, aspirasi kemerdekaan Palestina bisa dibeli dengan kenyamanan ekonomi.

“Saya tahu berinvestasi di tempat seperti ini sedikit berisiko, tetapi kami membutuhkan Anda untuk datang… berinvestasi pada rakyat,” ujar Kushner.

Pesan terselubungnya jelas. Jika warga Gaza sibuk kerja di hotel bintang lima dan takut kehilangan kemewahan baru itu, mereka akan lupa pada senjata dan lupa pada mimpi negara merdeka. Bagi administrasi Trump, “Negara Palestina” adalah konsep usang. Solusinya teknokratis: kelola Gaza seperti proyek peremajaan kawasan kumuh.

Greenland, dan Cara Memandang Kedaulatan Sebagai Transaksi

Cara pikir “pengembang” ini merambah jauh. Surat Trump untuk Perdana Menteri Norwegia soal Greenland membuktikannya. Ia mendekonstruksi kedaulatan Denmark hanya karena tak ada dokumen kepemilikan modern, menyebutnya cuma “kapal yang mendarat ratusan tahun lalu.”

Bagi Trump, kegagalan Denmark melindungi Greenland dari Rusia atau Tiongkok otomatis membatalkan hak mereka. Narasi ini berbahaya. Ia menggunakan ancaman eksternal bagai mafia yang menawarkan “proteksi”.

“Dunia tidak akan aman kecuali kita memiliki Kontrol Penuh dan Total atas Greenland,” tulis Trump.

Ini bukan diplomasi. Ini surat pemberitahuan akuisisi paksa. Kedaulatan, di matanya, bukan hak inheren suatu bangsa. Ia adalah hak istimewa yang harus dibayar dengan kekuatan militer, atau diserahkan pada “pengelola” yang lebih kuat dalam hal ini, Amerika Serikat.

Indonesia: Di Antara Kepentingan dan Jebakan

Lalu, di mana posisi Indonesia dalam pusaran Real Estate Statecraft ini? Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai salah satu “Pendiri” Board of Peace. Langkah ini jelas taktis, sebuah bentuk pragmatisme strategis. Logikanya, lebih baik berada “di dalam tenda” daripada berteriak dari luar. Dalam dunia yang didominasi Trump, bantuan riil untuk Gaza harus didukung, apapun motif di baliknya.

Tapi ada momen meresahkan yang dilaporkan dari Davos. Para pemimpin dunia, termasuk Prabowo, digambarkan duduk diam mendengarkan presentasi bisnis Kushner. Pujian Trump yang menyebut Prabowo “tough man” sambil menepuk bahunya, bisa dibaca sebagai sinyal dominasi. Risikonya, Indonesia bisa terkooptasi jadi sekadar sub-kontraktor atau investor pasif dalam megaproyek AS, alih-alih mediator yang setara.

Runtuhnya Tatanan, Lahirnya Era Transaksi

Kalau apa yang terjadi di Davos 2026 ini adalah pertanda, maka kita sedang menyaksikan akhir dari Rules-Based Order pasca-Perang Dunia II. Kita memasuki era Transaction-Based Order.

Dalam era baru ini, PBB jadi tidak relevan, diganti forum eksklusif seperti Board of Peace yang beroperasi layaknya dewan direksi. Resolusi konflik tidak lagi lahir dari meja perundingan tapal batas, tapi dari Master Plan pembangunan kota dan pembagian kue investasi. Dan diplomasi? Ia bukan lagi seni negosiasi antar negara berdaulat. Ia cuma negosiasi harga antara pemilik modal dan pemilik lahan.

Trump, Kushner, dan kawan-kawan di Board of Peace sedang menjual “perdamaian” sebagai produk properti mewah. Pertanyaan besarnya: apakah kita siap membelinya? Dan lebih penting lagi, berapa harga yang harus dibayar kemanusiaan ketika keadilan sejarah digantikan oleh kilau gedung pencakar langit?