Davos 2026: Ketika Gaza dan Greenland Hanya Angka dalam Portofolio Trump

Greenland, dan Cara Memandang Kedaulatan Sebagai Transaksi

Cara pikir “pengembang” ini merambah jauh. Surat Trump untuk Perdana Menteri Norwegia soal Greenland membuktikannya. Ia mendekonstruksi kedaulatan Denmark hanya karena tak ada dokumen kepemilikan modern, menyebutnya cuma “kapal yang mendarat ratusan tahun lalu.”

Bagi Trump, kegagalan Denmark melindungi Greenland dari Rusia atau Tiongkok otomatis membatalkan hak mereka. Narasi ini berbahaya. Ia menggunakan ancaman eksternal bagai mafia yang menawarkan “proteksi”.

Ini bukan diplomasi. Ini surat pemberitahuan akuisisi paksa. Kedaulatan, di matanya, bukan hak inheren suatu bangsa. Ia adalah hak istimewa yang harus dibayar dengan kekuatan militer, atau diserahkan pada “pengelola” yang lebih kuat dalam hal ini, Amerika Serikat.

Indonesia: Di Antara Kepentingan dan Jebakan

Lalu, di mana posisi Indonesia dalam pusaran Real Estate Statecraft ini? Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai salah satu “Pendiri” Board of Peace. Langkah ini jelas taktis, sebuah bentuk pragmatisme strategis. Logikanya, lebih baik berada “di dalam tenda” daripada berteriak dari luar. Dalam dunia yang didominasi Trump, bantuan riil untuk Gaza harus didukung, apapun motif di baliknya.

Tapi ada momen meresahkan yang dilaporkan dari Davos. Para pemimpin dunia, termasuk Prabowo, digambarkan duduk diam mendengarkan presentasi bisnis Kushner. Pujian Trump yang menyebut Prabowo “tough man” sambil menepuk bahunya, bisa dibaca sebagai sinyal dominasi. Risikonya, Indonesia bisa terkooptasi jadi sekadar sub-kontraktor atau investor pasif dalam megaproyek AS, alih-alih mediator yang setara.

Runtuhnya Tatanan, Lahirnya Era Transaksi

Kalau apa yang terjadi di Davos 2026 ini adalah pertanda, maka kita sedang menyaksikan akhir dari Rules-Based Order pasca-Perang Dunia II. Kita memasuki era Transaction-Based Order.

Dalam era baru ini, PBB jadi tidak relevan, diganti forum eksklusif seperti Board of Peace yang beroperasi layaknya dewan direksi. Resolusi konflik tidak lagi lahir dari meja perundingan tapal batas, tapi dari Master Plan pembangunan kota dan pembagian kue investasi. Dan diplomasi? Ia bukan lagi seni negosiasi antar negara berdaulat. Ia cuma negosiasi harga antara pemilik modal dan pemilik lahan.

Trump, Kushner, dan kawan-kawan di Board of Peace sedang menjual “perdamaian” sebagai produk properti mewah. Pertanyaan besarnya: apakah kita siap membelinya? Dan lebih penting lagi, berapa harga yang harus dibayar kemanusiaan ketika keadilan sejarah digantikan oleh kilau gedung pencakar langit?