Sindiran Angin Tak Punya KTP Justru Bukti Anies Paling Jujur Soal Polusi Jakarta

Pernah dengar istilah "angin tidak punya KTP"? Kalimat itu selalu muncul kala Anies Baswedan jadi bahan omongan. Tapi, jujur saja, saya rasa banyak yang mencibirnya tanpa benar-benar paham maksud di balik kata-kata itu. Mereka cuma ikut-ikutan. Copy-paste mentah-mentah dari orang lain.

Ironisnya, sebenarnya, apa yang mereka lontarkan justru bisa dibaca sebagai pujian terselubung untuk Anies.

Ceritanya sih terkait polusi Jakarta yang tak kunjung reda. Kritiknya, Anies dianggap gagal mengatasi polusi dan cuma bisa menyalahkan angin. Begitu kan kira-kira narasi yang beredar?

Nah, ini pertanyaan besarnya: adakah gubernur Jakarta, sepanjang sejarah, yang benar-benar sanggup membereskan masalah polusi udara ibukota? Jawabannya, menurut saya, tidak ada. Bahkan Jokowi sekalipun, saat memimpin Jakarta, tak bisa mengatasinya.

Saya berani bilang begitu bukan asal-asalan. Ini berdasarkan data dari BMKG. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi justru dalam hal ini, para pembenci itu tanpa sadar sedang memuji Anies.

Mengapa? Karena dari sekian banyak pemimpin, cuma Anies yang berusaha menerangkan persoalan polusi ini secara gamblang kepada publik. Dia yang coba jelaskan kenapa masalah ini begitu pelik dan sulit diurai. Gubernur lain? Jarang. Presiden sendiri pun rasanya tak pernah memberi penjelasan sedetail itu.

Intinya begini: dengan terus menyoroti pernyataan "angin tidak punya KTP", mereka justru mengingatkan kita pada satu jasa Anies. Yakni, upayanya memberikan literasi pada masyarakat tentang akar masalah polusi Jakarta.

Data BMKG menunjukkan fakta yang kerap luput. Lihatlah wilayah sekitar Jakarta, seperti Bekasi. Itu di luar otoritas Gubernur DKI. Banyak pabrik beroperasi di sana, di wilayah Jawa Barat. Nah, asap dan polusinya berasal dari situ.

Dan menurut analisis yang diambil Anies dari data BMKG, arah angin dominan di wilayah itu selalu menuju Jakarta. Jadi, wajar saja polusi di ibukota melonjak. Polusi itu datangnya dari luar.

Persoalannya menjadi lintas daerah, bahkan lintas provinsi. Wewenang untuk mengatur itu ada di tingkat pusat, di tangan presiden. Anies bisa saja bertindak tegas kalau sumber polusinya ada di dalam Jakarta. Tapi nyatanya, sumber utama itu berada di Bekasi, di luar wilayah kekuasaannya.

Jadi, sindiran "angin tidak punya KTP" itu justru menggarisbawahi satu hal: Anies adalah pemimpin yang paling jelas menerangkan kompleksitas masalah ini. Sementara yang lain, bahkan yang paling tinggi sekalipun, tampak tak berdaya.