Fidan: Dewan Perdamaian Gaza Bisa Jadi Titik Balik Bersejarah

Istanbul Menyebutnya sebagai sebuah peluang bersejarah, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menilai pembentukan Dewan Perdamaian Gaza bisa jadi langkah kunci menuju perdamaian yang langgeng di kawasan itu. Pernyataannya itu disampaikan lewat platform media sosial NSosyal, Kamis pekan lalu.

Menurut Fidan, dewan yang juga didirikan dengan keanggotaan Presiden Erdogan ini membuka peluang besar. Tujuannya jelas: mengakhiri penderitaan panjang warga Gaza, memenuhi kebutuhan mendesak mereka, dan yang tak kalah penting, membangun perdamaian inklusif untuk jangka panjang.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri upacara penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swiss. Acara itu bagian dari rangkaian Forum Ekonomi Dunia ke-56, di mana Fidan hadir mewakili Presiden Erdogan.

“Kami yakin, dengan bekerja berdampingan bersama rakyat Gaza, Dewan Perdamaian akan punya peran penting,” ujarnya.

“Membentuk masa depan Gaza, membantu kawasan bangkit, dan memungkinkan perdamaian benar-benar berakar.”

Fidan juga menegaskan komitmen Turkiye. Ia meyakini, sebuah masa depan di mana suara rakyat Gaza didengar dan hak-hak mereka dilindungi bukanlah hal mustahil. Hidup dalam damai, katanya, adalah sesuatu yang bisa diwujudkan.

Di sisi lain, inisiatif pembentukan dewan ini sendiri sebelumnya telah diumumkan oleh Gedung Putih. Pengumuman itu bersamaan dengan persetujuan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Badan ini adalah satu dari empat yang ditugaskan mengelola fase transisi di wilayah tersebut.

Waktu pembentukannya pun punya makna. Ini bertepatan dengan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata yang menghentikan perang Israel di Gaza. Konflik yang berkecamuk sejak Oktober 2023 itu telah memakan korban jiwa yang sangat besar: lebih dari 71.000 tewas dan 171.000 lainnya luka-luka.

Secara lebih luas, langkah ini merupakan bagian dari rencana 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Rencana itu kemudian diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi 2803 pada November tahun lalu.