Donald Trump baru-baru ini mengumumkan rencana membentuk sebuah Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya, katanya, untuk menyusun kerangka kerja dan mengatur pendanaan rekonstruksi. Dengan begitu, otoritas Palestina diharapkan bisa memimpin Gaza dengan lebih efektif.
Secara sekilas, gagasan ini terdengar mulia. Bayangkan, sebuah dewan yang khusus memikirkan bagaimana membangun kembali Gaza dari puing-puing. Wilayah itu sudah hancur lebur akibat perang. Tapi di sini letak paradoksnya: Amerika, yang selama ini berdiri tegak di belakang Israel, tiba-tiba ingin jadi arsitek pembangunan. Bukankah mereka juga punya andil dalam kehancuran itu?
Pertanyaan besarnya: kenapa sekarang harus mengajak negara lain untuk urun dana? Seharusnya, tanggung jawab moral itu melekat pada mereka yang terlibat. Dan yang lebih penting lagi, apa jaminannya? Misal Gaza sudah dibangun, akankah Amerika dan Israel dengan sukarela menyerahkan kendali penuh pada pemerintahan Palestina yang merdeka?
Jawabannya, menurut saya, cenderung tidak. Trump tidak akan mendukung kedaulatan penuh Palestina. Kita bisa lihat rekam jejaknya.
Artikel Terkait
Moving: Drama Superhero Korea yang Curi Perhatian dan Raih Daesang
Korban Penjambretan di Sleman Berbalik Jadi Tersangka Usai Kejar Pelaku
Dahlan Iskan Ungkap Kerugian Rp2 Triliun Akibat Guncangan Harga Batu Bara
Potret Pahit Pendidikan Indonesia: Skor TKA 2025 Buka Mata dan Jurang Antardaerah