Elite Berpesta Mengeruk Anggaran Negara

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan senior

Hidup makin susah, tekanan ekonomi terasa di mana-mana. Tapi di tengah situasi seperti ini, kita malah disuguhi sebuah ironi yang pedih. Para elite negeri ini ternyata sedang berpesta. Bukan sembarang pesta, melainkan pesta anggaran. Uang negara yang mestinya untuk mensejahterakan rakyat, justru berubah jadi santapan lezat bagi segelintir orang berkuasa, plus keluarga dan kroni-kroninya.

Anggaran negara tiap tahun membesar. Alasannya selalu itu: demi pembangunan, pemulihan ekonomi, kesejahteraan. Namun begitu, di lapangan ceritanya sering berbeda. Proyek pengadaan di berbagai lembaga, dari pusat sampai daerah, seringnya dimenangi oleh nama-nama yang itu-itu saja. Perusahaan milik keluarga pejabat, koneksi politik, atau relasi yang sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Ini bukan cuma soal korupsi uang tunai di bawah meja. Polanya sudah lebih sistemik, menjelma jadi sebuah sistem patronase yang rapi dan nyaris legal. Caranya? Aturan dibuat lentur, regulasi ditafsirkan seenaknya, sementara pengawasan sengaja dilemahkan. Demokrasi dari luar tampak berjalan pemilu ada, pidato berkumandang tapi isinya kosong melompong.

Intinya sederhana: rakyat yang memilih, elite yang menikmati. Rakyat menunggu janji terpenuhi, sementara mereka sibuk membagi-bagi proyek.

Hubungan antara kekuasaan dan bisnis kini seperti dua sisi koin yang sulit dipisahkan. Jabatan publik bukan lagi amanah, melainkan akses. Akses untuk menggeruk anggaran, menguasai proyek, dan mengakali kekayaan negara dengan bungkus indah "kepentingan nasional".

Ambil contoh kisah Ahmad, seorang pengusaha kecil di daerah. Dia pernah mencoba ikut tender pengadaan di sebuah lembaga negara. Dokumen disiapkan mati-matian, syarat teknis dipenuhi semua, harganya pun kompetitif. Tapi belum lama proses berjalan, dia sudah dapat "isyarat".

"Percuma ikut, Mas. Itu sudah jatahnya perusahaan A. Yang punya masih keluarga pejabat," kata seorang rekan yang sudah kenal medan.

Tender tetap berlangsung secara formal. Prosedur berjalan seperti biasa. Hanya saja, pemenangnya seolah sudah ditentukan dari sononya.

Cerita Ahmad ini bukan satu-satunya. Di berbagai kementerian dan daerah, pola yang sama terus berulang. Tender jadi formalitas belaka, pemenangnya sudah dipatok dari awal. Akibatnya, negara seperti kalah sebelum bertanding. Rakyat pun kalah sebelum sempat berharap.

Yang bikin gerah, praktik ini kerap melibatkan keluarga inti para elite. Anak, menantu, ipar, sampai sahabat karib mendadak jadi komisaris atau direktur di perusahaan 'bayangan' yang hidupnya cuma mengandalkan proyek dari negara.

Dan ketika ada yang berani kritik, dalihnya selalu klise: "Tidak ada konflik kepentingan," atau "Semua sudah sesuai prosedur." Padahal, kita semua tahu. Prosedur bisa diatur. Konflik kepentingan bisa dikaburkan dengan akrobat hukum yang rumit.

Dampaknya jauh lebih berbahaya dari sekadar kerugian materi. Kepercayaan publik yang rusak. Perlahan-lahan, rakyat jadi apatis. Mereka tidak lagi marah, mungkin hanya lelah. Lelah melihat janji pemberantasan korupsi menguap begitu saja. Lelah menyaksikan hukum yang tegas pada rakyat kecil, tapi tumpul saat berhadapan dengan yang di atas.

Di sisi lain, ketika rakyat mulai berhenti percaya, demokrasi sebenarnya sedang berada di ujung tanduk. Negara tidak akan runtuh karena kritik yang keras, justru karena pembiaran yang masif.

Para elite perlu diingatkan. Anggaran negara itu bukan harta warisan keluarga. Bukan hadiah karena menang kekuasaan. Bukan pula alat balas jasa politik. Itu adalah uang rakyat hasil keringat buruh, pajak dari pedagang kecil, dan tabungan harapan untuk generasi mendatang.

Kalau pesta pora ini dibiarkan terus, jurang antara penguasa dan yang dikuasai akan makin dalam dan menganga. Dan sejarah sudah sering membuktikan: kekuasaan yang rakus, pada akhirnya, tumbang oleh keserakahan nya sendiri.