Diplomat Senior Soroti Risiko di Balik Langkah Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Trump

Keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Donald Trump ternyata tak diterima dengan tangan terbuka oleh semua kalangan. Ada kegelisahan, bahkan kekhawatiran yang cukup nyata di antara para diplomat senior kita. Salah satu suara yang paling vokal datang dari Dino Patti Djalal, pendiri FPCI.

Dia secara terbuka mengirimkan peringatan keras kepada Menlu Sugiono. Intinya, jangan sampai langkah ini malah menjerumuskan Indonesia ke dalam skema yang justru merugikan Palestina. Pernyataannya itu dilayangkan Jumat lalu, menyoal urgensi dan seberapa transparan sebenarnya badan baru ini.

Ada Apa di Balik Nama ‘Perdamaian’?

Kekhawatiran Dino bukan tanpa alasan. Dia mencium sesuatu yang kurang sedap. Ada potensi kuat bahwa di balik wacana muluk-muluk tentang perdamaian, terselip agenda bisnis terselubung dari aktor-aktor tertentu. Gaza, dalam skenario terburuk, bisa berubah jadi ladang komersial proyek properti megah sementara hak rakyat asli Palestina terpinggirkan.

“Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?”

Begitu tegas Dino. Dia risau. Jangan-jangan, akibat ambisi para pemodal besar, warga Palestina malah terusir dari tanah air mereka sendiri.

Komposisi yang Menggelitik

Hal lain yang dipertanyakan adalah susunan anggotanya. Coba lihat: Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, duduk di dalam dewan ini. Lalu, di mana perwakilan resmi Palestina? Tanpa kehadiran yang setara dan seimbang, solusi dua negara yang selama ini digaungkan bakal jadi omong kosong belaka. Hanya isapan jempol.

Di sisi lain, Dino juga mengingatkan pemerintah soal posisi diplomasi kita. Jangan sampai Indonesia dicap cuma sebagai ‘anak buah’ Trump, yang pola pikirnya dalam politik luar negeri sering dianggap tak lazim.

"Kita harus pastikan Dewan Perdamaian ini tidak menyaingi apalagi melangkahi wewenang PBB," tambahnya. Poin ini penting. PBB tetap harus menjadi poros utama.

Iuran Fantastis: Perlukah Dibayar?

Lalu, ada soal uang. Trump disebut meminta iuran fantastis dari negara anggota permanen: satu miliar dolar AS, atau sekitar Rp 17 triliun. Angka yang tak main-main.

Soal ini, Dino bersikap blak-blakan. Nasihatnya menohok: Indonesia tak perlu membayar iuran sebesar itu. Titik.

Dalam situasi yang penuh tanda tanya ini, Dino mendorong Wamenlu Anis Matta yang punya mandat untuk urusan diplomasi dunia Islam untuk tampil lebih aktif. Publik butuh penjelasan yang transparan dari Kemenlu, terutama terkait Piagam Dewan Perdamaian yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo di Davos.

Memang, Prabowo menyebut momen penandatanganan itu sebagai kesempatan bersejarah. Tapi bagi para diplomat kawakan seperti Dino, niat baik saja tidak cukup. Di panggung internasional yang kompleks, ketajaman membaca arah angin dan kepentingan tiap pihak adalah kunci. Agar Indonesia tidak terseret, dan tetap tegak lurus pada amanat konstitusi untuk membela Palestina.