MUI Soroti Keterlibatan Indonesia di Forum Perdamaian yang Dinilai Abaikan Keadilan Palestina

Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini sedang mengamati dengan serius langkah pemerintah ikut serta dalam Board of Peace. Forum internasional itu, menurut MUI, punya masalah mendasar soal keadilan untuk rakyat Palestina. Bukan cuma konflik biasa, ini soal penjajahan.

Isu Palestina, bagi MUI, jauh lebih dalam. Ini persoalan perampasan hak-hak dasar dan pelanggaran sistematis hukum humaniter internasional. Intinya, sebuah kezaliman yang berlangsung puluhan tahun.

Menurut sejumlah saksi, forum yang dimaksud erat kaitannya dengan inisiatif era Presiden AS Donald Trump dan dipimpin mantan PM Inggris Tony Blair. Yang jadi masalah, Israel justru duduk sebagai anggota di dalamnya. Padahal, negara itulah yang selama ini melakukan pendudukan, kolonisasi, dan berbagai pelanggaran hukum.

“MUI menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan,” tegas Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Dia melanjutkan, setiap inisiatif yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan sebagai syarat utama, berpotensi melanggengkan kolonialisme. Hanya dibungkus dengan kata ‘damai’. Pernyataan resminya disampaikan Kamis (22/1/2026).

Di sisi lain, MUI melihat ada cacat struktural yang serius di forum itu. Israel ditempatkan sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban. Model seperti ini berisiko, lho. Bisa-bisa isu utama bergeser dari perjuangan keadilan menjadi sekadar pengelolaan konflik untuk stabilitas kawasan semata.

Memang, MUI menghargai niat baik Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Namun begitu, mereka mengingatkan. Keterlibatan tanpa prinsip yang jelas justru berbahaya. Bisa jadi, Indonesia malah memberi legitimasi moral pada skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri,” tegas Sudarnoto lagi.

Perdamaian sejati, katanya, hanya mungkin terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Titik.

Rekomendasi untuk Pemerintah

Berdasarkan sikap itu, MUI punya sejumlah rekomendasi konkret untuk Pemerintah Indonesia. Poin-poinnya antara lain:

• Perlu menegaskan secara terbuka bahwa tujuan utama forum perdamaian apa pun haruslah kemerdekaan penuh Palestina. Bukan cuma urusan rekonstruksi atau stabilisasi.
• Menolak segala skema yang mengarah pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, dan blokade Gaza. Itu bukan jalan damai, itu pengkhianatan.
• Landasan utamanya harus jelas: resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination. Ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar.
• Pertimbangkan untuk menarik diri secara terhormat dari forum mana pun yang terbukti menyimpang dari prinsip keadilan. Keberanian untuk keluar terkadang justru lebih bermartabat.
• Perkuat peran Indonesia bersama negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang konsisten membela Palestina. Jangan sendirian.
• Tingkatkan koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil dalam negeri. Dorong juga pemberian sanksi internasional terhadap Israel atas segala kejahatan yang dilakukannya.

Pada akhirnya, MUI menegaskan bahwa konsistensi Indonesia membela Palestina adalah amanat konstitusi. Lebih dari itu, ini tanggung jawab moral kita sebagai bangsa yang selalu bicara tentang keadilan dan kemanusiaan di panggung global. []