TRUMP, INDONESIA DAN TITIK NOL BARU

Oleh: Radhar Tribaskoro

Awal 2026, dunia terhenyak. Amerika Serikat, di bawah Donald Trump, melakukan serangkaian langkah yang melabrak batas-batas lama politik global. Operasi militer besar-besaran di Venezuela berakhir dengan penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya. Tindakan koersif itu dilakukan tanpa mandat PBB, mengabaikan prinsip kedaulatan. Hampir berbarengan, ancaman pemboman fasilitas strategis Iran kembali menggema. Di Eropa, tekanan bahkan mengarah ke Greenland, disertai ancaman tarif bagi sekutu lama. Satu pesan jelas: logika paksaan kini berlaku untuk semua, tak peduli aliansi.

Ketiga peristiwa itu bukan kebetulan. Mereka membentuk pola yang konsisten, mengarah pada satu tujuan strategis yang radikal. Tampaknya, Amerika Serikat tak lagi mau mempertahankan tatanan lama, juga tak berniat menggantinya dengan versi ideal baru. Yang dikejar adalah pembentukan Titik Nol Baru. Sebuah reset global di mana dunia tidak lagi diatur norma universal, tapi oleh keseimbangan kekuatan mentah di antara segelintir adikuasa.

Tapi di sinilah persoalannya. Keseimbangan macam apa? Apakah mirip Concert of Eropa dulu stabil karena saling menahan, tapi eksklusif? Atau malah pembagian dunia jadi benteng-benteng geopolitik yang saling berhadapan? Dan yang paling mengusik: di mana posisi negara kecil dan menengah dalam skema baru ini? Apakah mereka masih punya ruang manuver, atau cuma jadi bidak dalam permainan raksasa?

Pertanyaan-pertanyaan itulah kuncinya. Untuk mengerti ke mana arah kebijakan AS hari ini, dan menilai apakah dunia pasca-reset ini akan lebih stabil, atau justru lebih rentan.

Mari kita coba pahami. Keseimbangan ala Trump bukanlah stabilitas berbasis norma, melainkan stabilitas berbasis kekuatan. Dalam bayangannya, dunia yang aman adalah dunia di mana para raksasa saling tahu batas daya rusak masing-masing. Bukan keseimbangan moral, tapi keseimbangan koersif. Konflik besar dicegah bukan karena aturan dihormati, tapi karena ongkos melanggarnya terlalu mahal.

Jadi, Titik Nol Baru (TNB) ini bukan rekonstruksi tatanan pasca-Perang Dunia II. Ini lebih mirip reset without inheritance. Tak ada kewajiban menjaga institusi lama, tak perlu berpura-pura percaya pada universalisme. Yang ada cuma pengakuan jujur: dunia sudah kembali keras dan plural. Beberapa pusat kekuatan, masing-masing dengan wilayah pengaruh dan logikanya sendiri. AS harus berhenti jadi wasit global, dan mulai bertindak sebagai pemain utama yang paling siap bertarung.

Konsep “Benteng Amerika” jadi krusial di sini. Dalam multipolaritas baru, tidak semua wilayah punya bobot strategis sama. Prioritas mutlak adalah mengamankan ruang inti Belahan Barat sebagai fondasi kekuatan jangka panjang. Logikanya geografis dan material: kontrol jalur maritim, sumber daya, arus migrasi. Reputasi moral? Bisa dinomorduakan. Amerika tak perlu dicintai, asal tak dikepung di halaman sendiri.

Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa hukum internasional tiba-tiba kehilangan wibawa. Hukum dirancang untuk dunia yang percaya pada komitmen normatif bersama. Trump berangkat dari asumsi sebaliknya: norma hanya ditaati kalau sejalan dengan kepentingan kekuatan besar. Maka hukum tidak dibuang, cuma diturunkan derajatnya jadi instrumen retoris, bukan rambu yang mengikat. Inilah makna praktis TNB: aturan tidak lagi mendahului kekuatan; ia mengikuti kekuatan.

Lalu, apa senjatanya? Kombinasi kekuatan militer dan ekonomi. Militer berfungsi sebagai deklarasi batas: siapa yang ganggu wilayah inti, siap hadapi eskalasi. Sementara tarif dan sanksi ekonomi dipakai untuk mengatur kepatuhan di area abu-abu negara sahabat, netral, atau yang masih bisa ditawar. Dalam dunia TNB, tarif bukan kebijakan perdagangan, melainkan bahasa diplomasi.

Dengan cara ini, Trump mengubah posisi AS dari hegemon universal menjadi kekuatan benteng dalam sistem multipolar. Ambisinya bukan lagi menyatukan dunia dalam satu pasar dan nilai, tapi membangun jaringan pengaruh bertingkat: inti yang dikontrol ketat, lingkar luar yang dinegosiasikan, dan wilayah jauh yang dikelola lewat keseimbangan dengan Rusia dan China. Dunia tak harus rapi; cukup bisa dikendalikan.

Tapi TNB punya masalah besar yang tak dijawab Trump: bagaimana nasib negara kecil dan menengah? Dulu, mereka masih punya sandaran normatif hukum internasional, multilateralisme, institusi global yang memberi suara (meski kecil). Dalam TNB, sandaran itu melemah. Mereka bukan lagi partisipan, melainkan variabel dalam persamaan kekuatan.

Pilihannya menyempit. Pertama, berlindung penuh pada satu benteng, dengan konsekuensi menyesuaikan kebijakan luar negeri hingga domestik. Kedua, main di celah antar-adikuasa, manfaatkan rivalitas untuk jaga otonomi strategi berisiko tinggi yang butuh kecanggihan diplomasi ekstra. Ketiga, marginalisasi, terseret konflik tanpa kapasitas memengaruhi arah. Dalam semua opsi ini, kedaulatan diredefinisi sebagai kemampuan bertahan dalam tekanan, bukan kebebasan tanpa konsekuensi.

Inilah paradoks TNB. Di satu sisi, ia janjikan stabilitas lewat keseimbangan kekuatan yang lebih jujur. Di sisi lain, ia ciptakan dunia yang lebih keras bagi yang lemah. Para adikuasa mungkin menemukan ritme baru saling menahan, tapi negara kecil harus bayar harga ketidakpastian yang lebih mahal. Dunia jadi lebih transparan soal siapa yang berkuasa dan lebih bisu soal keadilan.

Bagi Indonesia, kemunculan Titik Nol Baru ini bukan cuma teori geopolitik. Ini tantangan eksistensial. Selama ini, politik luar negeri kita dibangun di atas asumsi bahwa tatanan internasional walau timpang masih menyediakan ruang normatif. Nonblok, multilateralisme, hukum internasional, prinsip kedaulatan adalah “perisai lunak” yang menjaga otonomi. Dalam dunia TNB, perisai itu menipis drastis.

Keseimbangan ala Trump tidak ramah untuk negara menengah. Ia dirancang bagi mereka yang punya daya paksa. Indonesia, dengan kekuatan militer terbatas dan ketergantungan ekonomi global yang tinggi, jelas bukan penentu keseimbangan. Tapi kita juga terlalu besar, terlalu strategis, untuk diabaikan begitu saja. Posisinya jadi paradoks: tidak cukup kuat untuk memaksa, tapi terlalu bernilai untuk dibiarkan netral pasif.

Di Asia Pasifik, TNB berarti tekanan untuk memilih akan makin kuat. Bukan lewat deklarasi ideologis, tapi lewat keputusan konkret: jalur investasi, kebijakan industri, kerja sama pertahanan. Amerika, China, bahkan Jepang dan India akan baca setiap langkah Indonesia sebagai sinyal keberpihakan. Dalam dunia benteng, ambiguitas strategis biayanya makin mahal.

Tapi di situlah peluangnya, kalau kita jeli. Dunia TNB tidak sepenuhnya menutup ruang manuver; ia hanya mengubah sifatnya. Jika dulu otonomi dicari lewat retorika normatif, kini harus dibangun lewat kapasitas riil. Pertama, kedaulatan ekonomi harus jadi basis utama. Ketergantungan berlebihan pada satu pasar atau sumber investasi adalah kerentanan geopolitik. Diversifikasi bukan lagi slogan, melainkan strategi pertahanan non-militer.

Kedua, posisi Indonesia di ASEAN jadi lebih krusial, sekaligus lebih rapuh. TNB mendorong logika bilateral dan transaksional, sementara ASEAN dibangun atas konsensus. Jika gagal beradaptasi, ASEAN bisa direduksi jadi arena perebutan pengaruh. Indonesia, sebagai yang terbesar, dituntut bukan cuma memimpin simbolis, tapi menyediakan arah strategis yang jelas.

Ketiga, politik nonblok perlu diredefinisi. Di dunia TNB, nonblok tak bisa lagi berarti equidistance moral. Ia harus bergeser jadi nonblok fungsional: kemampuan berinteraksi pragmatis dengan semua kekuatan tanpa terserap oleh salah satunya. Ini butuh kecanggihan koordinasi kebijakan yang tinggi. Dalam dunia keseimbangan koersif, ketidaksinkronan kebijakan dalam negeri langsung terbaca sebagai celah.

Akhirnya, TNB bawa implikasi normatif yang dalam. Jika dunia bergerak menuju keseimbangan tanpa landasan nilai universal, maka pertanyaan tentang demokrasi dan legitimasi tak bisa lagi disandarkan ke luar. Dalam dunia TNB, kualitas internal negara jadi sumber daya geopolitik. Negara dengan institusi rapuh lebih mudah ditekan atau dieksploitasi.

Jadi, tantangan terbesar kita bukan memilih sisi di antara para raksasa, melainkan meningkatkan kapasitas bertahan dan bernegosiasi dalam dunia yang lebih keras. Stabilitas bagi Indonesia hanya bisa dicapai lewat penguatan diri sendiri. Dalam dunia tanpa janji perlindungan normatif, otonomi harus dibangun bukan diasumsikan.

Pada akhirnya, Titik Nol Baru ini memaksa kita menghadapi pertanyaan tua: apakah keteraturan lahir dari norma, atau dari ketakutan pada kekuatan? Sejarah memberi jawaban ambigu. Dunia pernah stabil di bawah keseimbangan kekuatan tapi stabilitas itu biasanya eksklusif, dingin, dan rapuh. Ia bertahan selama para kuat saling menahan, dan runtuh ketika salah satu merasa cukup kuat untuk melanggar.

TNB bukan kemunduran ke barbarisme, tapi jelas kemunduran dari harapan universalistik pasca-Perang Dunia II. Hukum internasional dan multilateralisme betapapun sering dilanggar setidaknya memberi bahasa moral bagi yang lemah untuk bersuara. Dalam dunia TNB, bahasa itu memudar. Yang tersisa cuma kalkulasi, posisi, dan daya tahan. Dunia jadi lebih jujur soal kekuatan, tapi lebih sunyi soal keadilan.

Tapi keliru juga kalau TNB cuma dibaca sebagai kegagalan moral. Ia bisa dilihat sebagai cermin keletihan peradaban global lelah pada kemunafikan normatif, lelah pada janji universalisme yang tak pernah ditepati. Dalam arti ini, TNB adalah kejujuran yang brutal: pengakuan bahwa dunia tak pernah benar-benar setara, dan norma tanpa kekuatan penegak hanyalah retorika.

Masalahnya, kejujuran semacam ini punya harga. Saat norma ditanggalkan, tanggung jawab pindah ke masing-masing negara untuk menjaga diri sendiri. Dunia TNB menuntut kapasitas, bukan kepatuhan; ketahanan, bukan pengakuan. Bagi negara kecil dan menengah, termasuk Indonesia, artinya cuma satu: tak ada lagi penjamin eksternal bagi masa depan mereka. Kualitas institusi, ketahanan ekonomi, kedewasaan elite itulah yang akan menentukan nasibnya.

Refleksi filosofisnya jadi tajam. Jika tatanan dunia bergerak dari etika menuju ekuilibrium, maka peradaban tak lagi dinilai dari keluhuran cita-citanya, tapi dari seberapa besar kapasitasnya bertahan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dunia TNB mungkin stabil, tapi stabilitasnya netral secara moral ia tak janjikan kemajuan, hanya keberlangsungan.

Karena itu, pertanyaan paling mendasar bukan apakah Titik Nol Baru tak terhindarkan, melainkan bagaimana manusia dan negara hidup di dalamnya tanpa menyerah sepenuhnya pada sinisme kekuatan. Jika norma global melemah, maka etika harus ditarik kembali ke dalam: ke dalam negara, ke dalam institusi, ke dalam keputusan elite. Mungkin inilah ironi terdalam TNB: justru ketika dunia tak lagi menyediakan perlindungan moral, tuntutan moral terhadap pemimpin jadi semakin berat.

Jadi, TNB bukan akhir sejarah. Ia adalah awal dari sejarah yang lebih keras. Sejarah di mana keseimbangan kekuatan mungkin cegah perang besar, tapi tak pernah cukup untuk menjamin martabat. Di dunia seperti ini, yang dipertaruhkan bukan cuma posisi geopolitik, melainkan makna dari bertahan itu sendiri apakah sekadar hidup dalam bayang-bayang raksasa, atau membangun kapasitas untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang kembali diatur oleh kekuatan.

CIMAHI, 23 JANUARI 2026

Penulis:
Berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air