Keputusan Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto, untuk mengisi posisi Tenaga Ahli di Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional sempat menimbulkan tanda tanya. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan vokalis Letto itu di sana? Lewat sebuah video di kanal YouTube-nya, Rabu lalu, Noe akhirnya angkat bicara.
Ia punya penjelasan yang cukup menarik. Menurutnya, posisi tenaga ahli itu bukan untuk membuat aturan. Tugasnya lebih ke arah memberi masukan kepada pemerintah terkait situasi, risiko, dan tentu saja, rekomendasi.
“Posisi saya di sana adalah tenaga ahli. Tenaga ahli itu tidak membuat peraturan, tapi memberi masukan kepada pemerintah terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi,” ujar Noe.
Nah, soal kritik bahwa ia kini ‘masuk sistem’, Noe punya pembedaan. Ia membedakan antara pemerintah, negara, dan bangsa. Intinya, ia menyatakan tetap berada di luar sistem pemerintahan yang sifatnya politis. Posisinya, klaimnya, adalah di sisi negara, sehingga ia bisa memberi input dari sudut pandang rakyat.
Lalu bagaimana dengan independensinya? Noe menjawab kekhawatiran ini dengan menyebut bahwa sepanjang tahun lalu, ia tetap kritis pada pemerintah sambil diam-diam juga memberi masukan ke beberapa kementerian, termasuk Kemhan. Jadi, ini bukan soal cari kerja.
“Kalau logikanya adalah saya cari pekerjaan, setahun ini saya tidak akan kritis. Tapi timeline-nya tidak begitu. Mulut saya tidak akan saya gadaikan kepada orang lain karena yang kasih mulut ya Tuhan,” tegasnya.
Pertanyaan lain yang mungkin muncul adalah soal kompetensi. Apa hubungannya musisi dengan pertahanan? Noe menjelaskan, fokusnya bukan pada perang konvensional. Ia justru tertarik pada ancaman modern yang disebut perang kognitif jenis perang yang menghancurkan negara lewat perpecahan dan hilangnya kepercayaan.
“Perang itu bukan hanya senjata. Negara bisa hancur karena ekonomi runtuh, karena tidak percaya lagi pada negaranya. Yang paling modern adalah perang kognitif mempengaruhi otak untuk menghancurkan negara,” jelasnya.
Di balik semua ini, ternyata ada tujuan yang lebih besar. Noe menyebut langkahnya ini sebagai sebuah eksperimen. Eksperimen untuk menciptakan semacam kerangka standar baru tentang bagaimana seharusnya pejabat berinteraksi dengan masyarakat. Ia ingin ada tolak ukur bersama yang dibangun dengan bantuan teknologi.
“Bayangkan ini menjadi standar dari semua pejabat kita. Dia bisa dengan dingin melihat masalah, mengakui bahwa masalah itu ada, merespon dengan jujur dan transparan, serta punya komitmen yang bisa dilihat bersama,” ujarnya.
Ia bahkan memberi contoh sederhana: merespons kritik dengan langkah-langkah seperti menyaring emosi, mengakui keresahan, memberi respons jujur, dan menunjukkan komitmen nyata.
Yang menarik, Noe memberikan batas waktu yang jelas. Ia berkomitmen untuk satu tahun. Semua masukan yang ia sampaikan ke Kemhan akan ia bagikan juga ke publik. Jadi, ada transparansi. Dan jika dalam setahun rekomendasinya dianggap tak berguna atau tak didengar, ia berjanji akan mundur.
“Komitmen saya, kalau memang saya tidak ada gunanya, saya mundur. Mudah. Kita lihat setahun saja,” katanya tegas.
Di akhir, ia mengajak lebih banyak pihak untuk terlibat membangun platform semacam ini. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini tidak melupakan prinsip dari sang ayah, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Metodenya mungkin fleksibel, tapi tujuannya tetap satu: membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Artikel Terkait
Tim SAR Makassar Cari Perempuan 51 Tahun yang Tersesat di Hutan Palopo
Barcelona Kukuhkan Puncak Klasemen Usai Taklukkan Getafe 2-0
Wamen Pertanian Dorong Investasi Peternakan Sapi Perah dan Pedaging di Wonosobo untuk Tekan Impor Susu
Pemprov Riau Bentuk Satgas Anti-Narkoba, Tangani Peredaran yang Sudah Masuk Darurat