Trump dan Ambisi Greenland: Dunia Menyaksikan Kembalinya Hukum Rimba?

Oleh Lyse Doucet
Kepala Koresponden Internasional BBC

Donald Trump kembali ke kursi kepresidenan dan langsung memukau dunia. Hari pertamanya saja sudah begitu.

“Tidak ada yang akan menghalangi kita,” serunya setahun lalu, di penghujung pidato pelantikan di tengah cuaca Washington yang menusuk tulang. Sorak-sorai pendukung memenuhi udara. Banyak yang menganggapnya cuma omongan biasa, retorika khas Trump yang bombastis. Tapi sekarang? Pertanyaannya berbalik. Apakah kita semua dulu kurang awas, gagal membaca tanda bahaya yang sudah terpampang nyata?

Dalam pidato itu, dengan cara yang halus, Trump seolah menghidupkan lagi semangat ‘manifest destiny’. Itu lho, keyakinan Amerika abad ke-19 bahwa mereka punya takdir suci untuk memperluas wilayah dan menyebarkan nilainya. Sasaran waktu itu adalah Terusan Panama. “Kita akan mengambilnya kembali,” ujarnya dengan nada tak terbantahkan.

Kini, nada dan tekad yang persis sama diarahkan ke Greenland. “Kita harus memilikinya.”

Ini bukan lagi sekadar wacana atau cuitan di media sosial. Pernyataannya meluncur di tengah dunia yang sudah rapuh dan penuh risiko. Memang, sejarah Amerika diwarnai invasi, pendudukan, dan operasi gelap untuk menjatuhkan rezim. Tapi dalam seratus tahun terakhir, belum pernah ada presiden AS yang terang-terangan mengancam akan merebut wilayah sekutu lamanya, apalagi melawan keinginan penduduk asli di sana.

Belum pernah juga ada pemimpin AS yang sedemikian blak-blakan menginjak-injak norma politik global. Aliansi-aliansi yang jadi penopang tatanan dunia pasca Perang Dunia II digoyangnya habis-habisan. Aturan lama seolah dicampakkan, dan sejauh ini, konsekuensinya nyaris tak terlihat.

Trump sekarang sering dijuluki presiden paling “transformatif”. Para pendukungnya tentu saja bersorak. Tapi di ibu kota negara lain, yang ada justru kecemasan. Moskow dan Beijing malah cenderung diam. Diam yang terasa dingin dan penuh perhitungan.

“Ini adalah pergeseran menuju dunia tanpa aturan,” tegas Presiden Prancis Emmanuel Macron di Davos. “Hukum internasional diinjak-injak. Yang tersisa cuma hukum rimba, di mana yang kuat berkuasa, dengan ambisi imperialis yang bangkit kembali.”

Macron tak menyebut nama. Tapi pesannya jelas tertuju ke satu arah.

Kekhawatiran itu kian meluas. Mulai dari perang dagang yang bakal menyakitkan, sampai skenario paling buruk: ancaman terhadap NATO jika Trump betul-betul nekat merebut Greenland dengan paksa. Aliansi militer berusia 76 tahun itu bisa runtuh.

Ketika BBC bertanya apakah pencaplokan Greenland melanggar Piagam PBB, anggota Kongres dari Partai Republik, Randy Fine, menjawab tanpa ragu-ragu.

“PBB sudah gagal total menjaga perdamaian. Jujur saja, melakukan kebalikan dari keinginan mereka mungkin justru tindakan yang tepat.”

Fine bahkan sudah mengajukan rancangan undang-undang bernama "Greenland Annexation and Statehood Act" ke Kongres. Lalu, apa yang harus dilakukan sekutu-sekutu Amerika? Tampaknya hampir tak ada yang bisa menghalangi laju Trump.

Selama setahun terakhir, diplomasi global sibuk mencari formula untuk menghadapinya. Ada yang berpegang pada mantra lama: anggap serius, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Yang lain percaya semua bisa diselesaikan lewat dialog. Pendekatan itu sempat berhasil, sebagian, dalam menyatukan Eropa menghadapi invasi Rusia ke Ukraina.

Tapi Trump sendiri sulit ditebak. Satu pekan terdengar pro-Rusia, pekan berikutnya mendukung Ukraina, lalu berubah lagi. Bagi sebagian diplomat, ini cuma gaya negosiasi ala pengusaha properti New York: ancam dulu semaksimal mungkin untuk memaksa lawan mundur. Pola serupa terlihat dalam sikapnya terhadap Iran, retorika keras yang selalu menyisakan opsi militer.

“Dia tidak berbicara seperti politisi tradisional,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. “Dia bicara, lalu bertindak.”

Rubio berusaha meredam kekhawatiran. Katanya, Trump cuma ingin membeli Greenland, bukan menyerangnya. Ketertarikan itu sudah ada sejak masa jabatan pertama, sebagai bagian dari strategi menghadapi China dan Rusia di kawasan Arktik.

Tapi satu hal sulit dibantah: Trump percaya bahwa kekuatan adalah kebenaran.

“Dia adalah figur yang paham transaksi dan kekuasaan yang brutal, kekuasaan ala mafia,” ujar Zanny Minton Beddoes, pemimpin redaksi The Economist. “Dia tidak melihat nilai dalam aliansi. Dia tidak peduli pada ‘Amerika’ sebagai sebuah gagasan atau seperangkat nilai.”

Trump sendiri tak menutupinya. “NATO sama sekali tidak ditakuti Rusia atau China,” katanya kepada New York Times. “Kamilah yang ditakuti.”

Padahal, kalau soal keamanan, AS sudah punya pasukan di Greenland. Berdasarkan perjanjian 1951, mereka bisa menambah kehadiran militernya kapan saja. Tapi Trump merumuskannya dengan lebih sederhana: “Saya perlu memilikinya.”

“I like to win,” katanya berulang kali. Dan semakin banyak bukti bahwa inilah inti dari segala kebijakannya.

Di kancah internasional, upaya untuk ‘menormalkan’ Trump terus berjalan. Edward Luce dari Financial Times menyebutnya "sane-washing". Para pemimpin dunia datang membawa pujian, hadiah, dan diplomasi personal, berharap bisa melunakkan sikapnya. Kadang berhasil. Seringnya tidak.

Memang, Trump pernah mencetak terobosan. Seperti gencatan senjata sementara di Gaza dan pembebasan sandera Israel, hasil dari tekanan diplomatiknya yang keras. Tapi itu bukanlah awal dari perdamaian abadi.

Jika tahun lalu kebijakannya dibungkus narasi "manifest destiny", tahun ini ia seperti menghidupkan kembali Doktrin Monroe versi baru. Sebagian pengamat sampai menjulukinya “Doktrin Donroe”. Intinya, Amerika berhak bertindak sesuka hati, baik di ‘halaman belakangnya’ sendiri maupun di luar, demi kepentingan nasional.

Respons Eropa masih terpecah. Macron mengancam dengan ‘bazoka’ dagang Uni Eropa. Italia bicara soal kesalahpahaman. Sementara Inggris, di bawah Perdana Menteri Keir Starmer, berusaha menyeimbangkan pembelaan atas kedaulatan Greenland dengan menjaga hubungan personal yang sudah dijalinnya dengan Trump.

Dan Trump? Dengan santai, ia mempublikasikan pesan-pesan pribadi dari para pemimpin dunia yang berusaha merayunya.

Di seberang perbatasan, Kanada pun waspada. Ancaman aneksasi kembali mencuat ketika Trump mengunggah peta belahan bumi barat yang dipenuhi warna merah-putih-biru Amerika.

“Kita harus menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan,” kata Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Di Davos, Carney menyimpulkan situasi dengan kalimat yang mengena: “Kita sedang berada di tengah sebuah retakan, bukan transisi.”

Lalu, apa yang bisa menghentikan Trump?

Ketika ditanya, jawabnya singkat. “Moral saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya.”

Kini, para sekutu berusaha membujuk, merayu, bahkan menekan agar dia berubah pikiran. Tapi kali ini, tidak ada jaminan usaha mereka akan berhasil.