Presiden Prabowo Bakal Pantau Kinerja Kemenkum HAM Lewat Layar Kecil

Di Royal Ambarrukmo, Sleman, Selasa lalu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sebuah terobosan. Kementeriannya sedang gencar melakukan transformasi digital. Intinya, semua layanan bakal dialihkan ke basis digital.

Menurut Supratman, langkah ini punya dampak langsung. Presiden Prabowo Subianto, nantinya, bisa memantau kinerja kementerian dengan lebih mudah. Cukup lewat sebuah layar kecil.

"Jadi nanti Insya Allah peresmian Pos Bantuan Hukum pada 1 April akan kita lakukan," ujarnya dalam acara Peresmian Posbankum Kalurahan/Kelurahan.

"Saat itu juga, satu akun akan saya serahkan langsung kepada Bapak Presiden. Soalnya, kita sudah digitalisasi."

Dia melanjutkan penjelasannya dengan nada tegas.

"Nanti Presiden bisa mengontrol kinerja Kementerian Hukum hanya dengan layar kecil yang kita berikan. Kinerja kita semua akan terpantau, termasuk soal pembinaan dan kelanjutan dari apa yang kita resmikan hari ini."

Memang, Kementerian Hukum sedang berbenah. Supratman menyebutnya sebagai terobosan bersejarah, baik dalam pendataan maupun reformasi birokrasi. Tujuannya jelas: akuntabilitas dan layanan yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.

Namun begitu, dia juga memberi pesan khusus. Terutama untuk para Kepala Kanwil yang telah memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah.

"Satu hal yang saya titip," katanya.

"Dengan transformasi digital ini, nanti akan ketahuan. Desa mana, kelurahan mana yang tingkat penerimaan laporan masalah masyarakatnya tinggi. Data itu harus tampil real time di dashboard kita."

Keadilan Tak Boleh Dinikmati Golongan Tertentu

Program Posbankum ini, rupanya, sejalan dengan harapan Presiden Prabowo. Intinya, keadilan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

"Presiden selalu menyatakan bahwa akses keadilan itu tidak boleh hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu," kata Supratman mengingatkan.

"Keadilan itu ada dalam satu baris setiap warga negara."

Dia menegaskan kembali poin penting tersebut.

"Keadilan harus dirasakan oleh semua. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memberi akses keadilan lewat satuan pemerintahan terkecil, yakni desa dan kelurahan."