Mikrofon Dimatikan Saat Kerabat Keraton Solo Protes di Acara Penyerahan SK Menteri

Acara yang seharusnya berlangsung khidmat di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tiba-tiba berubah ricuh. Minggu (18/1/2026) itu, suasana tegang menyergap saat prosesi penyerahan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Pemicunya? Seorang kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, tiba-tiba menyampaikan protes di tengah acara.

Semuanya terjadi usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyelesaikan pidato sambutannya. Rumbai mengambil alih mikrofon dan mulai menyuarakan uneg-unegnya. Namun, tak lama berselang, suaranya tiba-tiba terputus. Mikrofon itu mati.

Akibatnya, apa yang ingin disampaikan oleh pendukung penobatan KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) sebagai PB XIV itu jadi tak jelas terdengar. Seketika, kerumunan pun bergerak. Banyak yang merangsek ke depan. Suasana jadi kacau balau.

Meski sempat terdengar sorakan, keributan itu baru mereda sekitar seperempat jam kemudian. Acara seremonial pun terpaksa tertunda. Barulah setelah doa penutup dibacakan, keadaan berangsur normal.

Fadli Zon kemudian melanjutkan agenda dengan meninjau bagian dalam keraton. Sementara itu, upacara penyerahan SK secara resmi kepada Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan, dialihkan ke Sasana Handrawina.

SK yang jadi pangkal acara itu sendiri terkait penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Solo sebagai cagar budaya nasional.

"Kalau tadi melihat ada sedikit insiden, saya kira itu hal yang biasa. Ini bagian yang memang perlu diselesaikan,"

Demikian kata Fadli Zon menanggapi kericuhan tadi. Dia berharap Tedjowulan, yang kini ditunjuk, bisa menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Tedjowulan adalah sosok bijaksana yang mampu mengumpulkan semua keluarga besar keraton.

Fadli juga mengungkapkan, sebenarnya SK itu sudah diserahkan sebelumnya. Acara di keraton hari ini lebih untuk seremonial belaka.

"Kami sebagai tuan rumah tidak diberi tahu, tidak diberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu,"

Itu penjelasan Rumbai usai acara. Dia merasa tak dihargai. Karena itulah, pihaknya sudah mengirim surat keberatan ke Kementerian Kebudayaan, dengan tembusan untuk Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai ada ketidakadilan dalam proses keputusan menteri tersebut.

Di sisi lain, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi, menyatakan penyesalan mendalam.

"Tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah terjadi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencintai kebudayaan. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, Keraton Surakarta merupakan bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan bahkan konstitusi negara,"

Ucapnya meminta maaf, karena acara kenegaraan ternoda oleh hal yang sebenarnya bisa dihindari.

Insiden ini sebenarnya hanya puncak gunung es. Suasana di Keraton Solo memang sudah memanas sejak mangkatnya Raja Paku Buwono XIII. Perebutan tahta pun muncul. Putra almarhum, Gusti Purbaya, mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono XIV.

Sementara itu, Maha Menteri Keraton, KGPA Tedjowulan, menyatakan telah terjadi kekosongan kekuasaan sejak November 2025 lalu.

Namun begitu, ada perkembangan lain. Rembug Keluarga Keraton Solo pada pertengahan November 2025 justru menetapkan KGPH Hangabehi sebagai penerus tahta, juga dengan gelar Paku Buwono XIV. Pertemuan yang dihelat oleh Ketua LDA, GRAy Koes Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng) adik mendiang raja itu bertujuan menyatukan keluarga dan menjaga kelestarian keraton.

Jadi, satu keraton, dua klaim. Dan kericuhan hari ini hanyalah babak baru dari ketegangan yang sudah berlangsung lama.