Laut yang Luas, Nasib yang Terjepit: Mengapa Sektor Perikanan Indonesia Masih Terpuruk?

Indonesia memang gemar berslogan tentang laut. Dari lagu "Nenek Moyangku Seorang Pelaut" hingga wacana "Poros Maritim Dunia", retorika kebesaran maritim selalu laris di panggung politik. Tapi, apa iya realitanya sehebat kata-kata itu?

Secara geografis, kita punya modal besar: garis pantai terpanjang kedua di dunia, ditambah wilayah perairan yang luas. Sayangnya, kalau kita tilik data ekonomi dan kondisi sosial lima tahun belakangan, gambaran itu langsung suram. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional mandek di angka 2,6-2,8 persen. Yang lebih menyedihkan, wilayah-wilayah pesisir yang seharusnya makmur justru jadi kantong kemiskinan ekstrem.

Lalu, di mana letak salahnya? Apakah sektor ini cuma jadi pajangan dalam peta pembangunan, atau memang sengaja dipinggirkan?

Warisan Cara Pandang yang Keliru: Memaksakan Logika Darat ke Laut

Masalahnya bukan cuma soal anggaran atau teknologi yang kurang. Akarnya lebih dalam: cara pandang. Tanpa disadari, para pembuat kebijakan di Jakarta kerap memaksakan logika agraris ke wilayah laut. Padahal, karakter keduanya beda jauh.

Di darat, petani punya lahan tetap dengan sertifikat. Risiko bisa dikira-kira. Di laut, semuanya bergerak. Ikan adalah sumber daya yang lincah, tidak kenal batas desa atau provinsi, dan sangat tergantung cuaca. Namun, puluhan tahun lamanya, pemerintah mengelola nelayan persis seperti petani: lewat bantuan fisik. Bagi-bagi kapal dan alat tangkap, mirip dengan membagikan traktor.

Pendekatan ini gagal total karena hanya fokus di hulu. Ia mengabaikan persoalan sesungguhnya: bagaimana hasil tangkapan itu dihargai. Tanpa jaminan pasar, produksi yang melimpah malah bikin harga anjlok di tingkat nelayan. Negara rajin muncul saat bagi-bagi kapal, tapi hilang begitu ikan sudah di darat.

Misteri Tengkulak yang Abadi

Dalam setiap obrolan soal nelayan miskin, tengkulak selalu jadi biang kerok. Dia digambarkan sebagai parasit yang menghisap. Tapi, menyalahkan individu saja adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Faktanya, tengkulak ada karena ada ruang kosong yang ditinggalkan negara dan pasar formal. Bayangkan jadi nelayan: butuh modal cepat untuk solar dan es sebelum melaut, dengan hasil yang tak pasti. Bank mana yang mau kasih pinjaman dengan syarat sederhana? Hingga 2024, porsi KUR untuk sektor kelautan masih sangat kecil, cuma 2-3% dari total. Alasannya klasik: sektor ini dianggap terlalu berisiko.

Nah, di tengah kekosongan itulah tengkulak berperan. Mereka jadi "bank berjalan" sekaligus jaring pengaman. Konsekuensinya jelas: nelayan dapat pinjaman mudah, tapi hak untuk menentukan harga jualnya lenyap. Selama negara tidak menawarkan skema pembiayaan yang sesuai ritme laut seperti bayar saat hasil panen dijual maka tengkulak akan tetap jadi "penyeleng" yang tak tergantikan.

Di Antara Target PNBP dan Mimpi Ekonomi Biru

Beberapa tahun terakhir, ada pergeseran kebijakan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Ambil contoh kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berbasis kuota. Di atas kertas, tujuannya untuk keberlanjutan. Tapi pada prakteknya, banyak yang mencium nuansa kejar setoran PNBP di sana.

Kekhawatiran terbesarnya adalah terjadinya ocean grabbing. Perusahaan besar dengan modal kuat bisa membayar di muka untuk kuota yang besar. Sementara nelayan tradisional terdesak, berubah status dari pemilik laut menjadi buruh di kapal orang lain.

Di sisi lain, wacana Ekonomi Biru kerap terasa jadi beban sepihak. Nelayan kecil didorong pakai alat ramah lingkungan dan jaga kelestarian. Tapi, apa imbalannya? Ketika mereka bawa pulang ikan berkualitas, harganya tetap murah karena infrastruktur seperti rantai dingin sangat minim. Jadinya, beban pelestarian dipikul si miskin, sementara keuntungan besar mengalir ke pedagang dan eksportir.

Mencari Jalan Keluar: Bukan Reformasi Setengah Hati

Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengubah nasib sektor ini, langkahnya harus radikal. Tidak cukup dengan program tambal sulam.

Pertama, negara harus berani jadi penyangga pasar. Fokus KKP harus beralih dari bagi-bagi bantuan menjadi membangun tata niaga yang adil. BUMN Perikanan perlu difungsikan sebagai penstabil harga, bukan pesaing yang cari untung dari nelayan. Infrastruktur seperti gudang dingin dan rantai dingin publik harus dibangun besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan kecil.

Kedua, skema pembiayaan harus dirancang ulang. Perbankan perlu didorong buat kredit khusus yang sesuai musim tangkap, bukan cicilan bulanan kaku. Asuransi untuk nelayan juga harus diperluas, mencakup perlindungan pendapatan saat cuaca buruk atau gagal melaut.

Ketiga, industrialisasi harus inklusif. Maksudnya bukan cuma datangkan kapal besar, tapi berdayakan nelayan kecil untuk naik kelas. Bantu mereka mengolah ikan jadi produk bernilai tambah, dengan standar keamanan pangan yang difasilitasi negara. Koperasi nelayan jangan cuma jadi simbol, tapi dikelola secara profesional.

Terakhir, kebijakan kuota harus berdasar data stok yang akurat dan transparan. Libatkan peneliti dan pengetahuan lokal nelayan. Tanpa data yang bisa dipercaya, pembagian kuota cuma akan jadi ajang bagi-bagi kue untuk segelintir orang.

Di Persimpangan Jalan

Perikanan Indonesia sekarang ada di titik penting. Pilihannya: tetap jalan di tempat, biarkan laut dikuasai segelintir pemodal, dan nelayan kecil terus bergantung pada bantuan sosial. Atau, ambil jalan yang lebih sulit: melakukan reformasi mendasar untuk bangun kedaulatan nelayan lewat perlindungan pasar dan tata kelola yang partisipatif.

Laut kita terlalu luas dan kaya untuk dikelola dengan mentalitas yang sempit. Sudah waktunya perikanan dipandang sebagai pilar kedaulatan, bukan sekadar pelengkap yang malang.