✍🏻 Oleh: Budi Saks

Undangan dari Istana, Tapi Pintu Tertutup: Kisah Guru Besar UGM yang Ditolak Masuk

Bayangkan, Anda mendapat undangan resmi dari Istana Negara. Lalu, setelah bersusah payah datang, Anda justru ditolak di pintu. Itulah yang dialami sejumlah profesor Universitas Gadjah Mada pekan lalu. Kejadian ini memunculkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya di balik undangan Presiden Prabowo Subianto itu?

Semua berawal dari surat undangan Dirjen Dikti Kemendiktisaintek bertanggal 9 Januari 2026. Dalam daftarnya, tercantum delapan nama guru besar UGM yang diundang untuk taklimat dan dialog dengan presiden. Topiknya tentang peran kampus mendukung Asta Cita pemerintahan. Tapi, yang terjadi di lapangan jauh dari rencana.

Menurut cerita yang beredar di antara para akademisi itu, beberapa profesor yang sudah sampai di Jakarta justru gagal masuk. Nama mereka tidak ada dalam daftar Sekretariat Negara. Padahal, undangan resmi dari kementerian jelas-jelas mereka bawa.

Bakti Setiawan, guru besar Ilmu Perencanaan Kota FT UGM, mengkonfirmasi kejadian itu. Dia mendengar langsung rekan-rekannya yang "kecele" dan harus pulang dengan tangan hampa.

Seorang profesor yang enggan namanya dipublikasi bercerita lebih detail. Dia sudah sampai di Jakarta sehari sebelumnya, setelah mengurus tiket pesawat secara mendadak. Staf kampusnya bahkan sudah membantu registrasi sesuai prosedur. Tapi siapa sangka, namanya tak muncul di sistem.

Yang lebih mengherankan, kata profesor itu, panitia malah memberi "solusi" yang tak masuk akal.

“Panitia malah minta saya pakai nama kampus lain supaya bisa masuk,” ujarnya.

Tawaran itu tentu saja ditolaknya. Dengan perasaan kesal, dia memutuskan kembali ke hotel. Acara yang dijadwalkan siang itu, tiba-tiba dimajukan ke pagi hari. Pemberitahuan perubahan jam dari pukul 13.00 menjadi 08.00-12.00 hanya dikirim via WhatsApp sehari sebelumnya. Syaratnya pun ketat: naik bus panitia pukul 05.00, dilarang bawa ponsel atau smartwatch, hanya boleh bawa buku tulis.

Dari delapan nama dari UGM, konon hanya tiga yang akhirnya bisa masuk. Itu pun, salah satunya disebut-sebut belum berstatus profesor. Lalu, bagaimana dengan ratusan guru besar lain dari berbagai kampus yang juga diundang? Situasinya jadi terasa janggal.

Hingga berita ini diturunkan, Menkretneg Prasetyo Hadi belum merespons pertanyaan Tempo. Pesan ke nomor petugas protokol Kemendiktisaintek yang tercantum di surat undangan juga tak ada jawaban. Keheningan resmi ini justru membuat cerita para profesor yang ditolak itu semakin nyaring terdengar.

Di satu sisi, ada agenda pemerintah ingin berdiskusi dengan intelektual kampus. Di sisi lain, pelaksanaannya berantakan dan penuh misteri. Yang jelas, kejadian ini meninggalkan rasa tidak enak dan banyak pertanyaan yang masih menggantung.