AS Bentuk Komite Teknokrat Palestina untuk Kelola Gaza, Hamas Masih Jadi Tanda Tanya

Menurut laporan The Wall Street Journal, Amerika Serikat bakal mengumumkan langkah berikutnya untuk Gaza pada Rabu (14/1/2026) mendatang. Intinya, bakal dibentuk sebuah badan sementara yang dipimpin orang Palestina untuk mengelola wilayah itu. Ini jadi bagian dari rencana besar AS yang sudah disiapkan.

Para pejabat AS bilang ke media itu, pemerintahan Trump merasa kondisi di lapangan sudah memungkinkan untuk beralih dari sekadar mengelola konflik ke tahap tata kelola dan rekonstruksi. Pertimbangan ini muncul setelah gencatan senjata yang masih rapuh berjalan, dan hampir semua tawanan Israel sudah kembali. Hanya satu yang belum: seorang tawanan Israel yang dilaporkan meninggal dan jenazahnya belum ditemukan. Nah, peralihan ini disebut-sebut sebagai Fase Dua dari cetak biru Gaza yang terdiri dari 20 poin.

Nanti, Gaza Dikelola 15 Teknokrat Palestina

Rencananya, sebuah komite baru bernama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan dibentuk. Tugasnya mengurusi pemerintahan sehari-hari di wilayah yang porak-poranda itu. Komite ini rencananya beranggotakan 15 teknokrat Palestina. Mereka akan mengelola hal-hal penting seperti sanitasi, listrik, air, dan pendidikan.

Untuk mengawasi jalannya rencana ini, Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai perwakilan tinggi. Dia bukan nama baru; pernah jadi utusan PBB untuk Timur Tengah dan juga mantan menteri luar negeri Bulgaria. Perannya nanti jadi penghubung utama antara komite Palestina tadi dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS. Dewan itu sendiri diketuai langsung oleh Presiden Donald Trump.

Soal Dewan Perdamaian, Trump bilang akan berisi "para pemimpin terpenting dari negara-negara terpenting." Anggotanya sekitar selusin orang, dan mereka yang akan memberi arahan strategis soal masa depan Gaza. Tapi sampai sekarang, siapa saja yang masuk daftar itu masih belum jelas betul.

Tapi Kawasan Masih Skeptis

Meski pengumuman resminya tinggal menunggu hari, rencana ini menghadapi banyak keraguan dari para pejabat di kawasan. Salah satu titik kritisnya adalah soal masa depan Hamas. Kelompok yang ditetapkan AS sebagai teroris itu belum juga memberi kejelasan: kapan dan bagaimana mereka akan meletakkan senjata, sesuai kesepakatan gencatan senjata yang dibikin Trump Oktober lalu.

Para pejabat AS sendiri mengakui, keberhasilan fase ini sangat bergantung pada satu hal: apakah Hamas benar-benar mau melucuti senjata dan melepas kendali atas Gaza. Dan itu masih jadi tanda tanya besar.

Kekhawatiran serupa diungkapkan Dan Shapiro, mantan duta besar AS untuk Israel. Menurutnya, Hamas telah menunjukkan ketangguhan di luar perkiraan banyak pihak.

"Kelompok itu bisa saja muncul dalam keadaan melemah, tapi tetap memegang kendali. Kalau itu terjadi, ya itu artinya kita mulai menghitung mundur menuju babak konflik berikutnya," ujar Shapiro.

Soal Pasukan Internasional, Masih Gelap

Ada lagi persoalan yang belum terjawab: siapa yang akan jadi bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza? Pemerintah AS belum menyebutkan negara mana saja yang bersedia ikut. Detail seperti besar pasukan pun katanya akan diumumkan belakangan.

Sejauh ini, Indonesia dan Maroko sudah menyatakan komitmen untuk mengirim pasukan. Tapi banyak calon kontributor lain yang bersikap hati-hati. Mereka tak mau pasukannya ditugaskan untuk melucuti senjata Hamas secara paksa. Hal inilah yang disebut-sebut memperlambat proses pembentukan pasukan internasional tersebut.

Di Tengah Posisi yang Berbeda

Di sisi lain, Israel bersikukuh dengan syaratnya. Mereka bilang rencana ini tidak bisa melangkah lebih jauh sebelum jenazah Ran Gvili seorang petugas polisi Israel yang tewas dalam serangan 7 Oktober 2023 dikembalikan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga punya pendapat lain. Dia tetap berargumen bahwa Gaza harus diperintah oleh pasukan internasional, bukan oleh Otoritas Palestina. Pemerintahnya jelas menentang pembentukan negara Palestina maupun pengambilalihan kontrol oleh Otoritas Palestina.

Sementara itu, Hamas pada hari Minggu menyatakan akan membubarkan pemerintahan Gaza yang ada sekarang setelah komite teknokrat Palestina terbentuk. Tapi, apakah ini berarti mereka benar-benar menyerahkan kekuasaan sepenuhnya? Itu masih jadi pertanyaan.

Lantas, apa tujuan akhir dari semua rencana ini? Menurut pejabat AS yang berbicara ke Wall Street Journal, mereka ingin mengubah Gaza dari puing-puing perang menjadi wilayah yang stabil. Lalu, pada akhirnya, menjadikannya pusat ekonomi regional. Visi jangka panjang ini digagas oleh Steve Witkoff, utusan Timur Tengah Trump, dan menantu presiden, Jared Kushner.

Namun begitu, para analis mengingatkan. Tanpa perlucutan senjata Hamas yang tuntas dan komitmen internasional yang sungguh-sungguh, perdamaian abadi dan pemerintahan yang efektif di Gaza masih jauh dari jaminan. Jalan ke sana masih panjang dan berliku.