Panggung politik dunia baru saja menyaksikan adegan yang dramatis. Sebuah negara berdaulat diserbu, presidennya diculik pasukan khusus untuk kemudian diadili di bawah apa yang disebut "Imperium Kebebasan". Ini adalah unjuk kekuatan yang telanjang, sebuah pertunjukan di tengah bayang-bayang anarki yang kian tak terbendung.
Menurut pengumuman Presiden AS Donald Trump, pasukan khususnya berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di Caracas. Konfrontasi panjang yang sebelumnya hanya berupa saling serang retorika, akhirnya berkulminasi dalam aksi militer langsung. Peristiwa ini, tak bisa dipungkiri, adalah tamparan keras bagi stabilitas global. Dunia ternyata tidak baik-baik saja; kekacauan besar sedang mengintai.
Di sisi lain, ada tabir yang akhirnya tersingkap. Atau lebih tepatnya, robek sepenuhnya. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi buktinya. Pertama, fondasi moral kebijakan luar negeri AS yang dirajut sejak negara itu berdiri runtuh berantakan. Kedua, realpolitik atau politik kekuatan murni, kembali menduduki panggung utama sejarah. Dan ketiga, tatanan dunia berbasis aturan yang sudah sekarat itu, kini benar-benar mati. Kita sedang memasuki era ketidakpastian yang jauh lebih berbahaya.
Moralitas Sang Pendakwah yang Raib
Amerika Serikat sejak lahir memang punya keyakinan khusus tentang dirinya. Mereka menganggap diri mereka "luar biasa". Deklarasi Kemerdekaan mereka dengan gagah menyuarakan kesetaraan universal. Lewat Washington Doctrine, republik muda itu berusaha menjaga jarak dari intrik dan persaingan kekuasaan Eropa yang dianggapnya amoral. Citra yang ingin dibangun adalah sebagai promotor kebebasan nomor satu, penjaga Empire of Liberty seperti yang diimpi-impiikan Thomas Jefferson.
Bagi AS, hubungan antar bangsa selalu dilihat melalui kacamata moral. Mereka memandang sinis diplomasi ala Eropa yang penuh kelicikan dan perebutan pengaruh. Kemunculan Woodrow Wilson usai Perang Dunia I seperti ingin mengubah segalanya. Ia menawarkan Liga Bangsa-Bangsa dan supremasi hukum internasional, menggantikan doktrin kuno balance of power.
Henry Kissinger dalam bukunya Diplomacy menulis, bagi Wilson, tatanan internasional harus berdasar pada hukum dan kepercayaan, bukan sekadar keseimbangan dan persaingan. Sejak saat itulah, kebijakan luar negeri AS kerap diwarnai atau dibungkus dengan semangat Wilsonian untuk menyebarkan demokrasi. Singkatnya, moralitas selalu jadi dasar, betapapun hipokrit pelaksanaannya. Amerika menjadi pendakwah yang paling vokal.
Tapi keputusan Trump menyerang Venezuela, menculik presidennya, dan secara terang-terangan mengincar minyaknya, telah merontokkan semua itu. Tabir hipokrisi yang selama ini menutupi ambisi sejati AS entah itu dalam narasi demokrasi atau HAM luruh seketika.
Sebenarnya Trump tidak menghancurkannya. Ia hanya membuka tabir itu tanpa malu-malu. Dari duduk-dakwah moral yang rapuh itu kini tersingkap sudah. Trump terang-terangan bilang: dia ingin minyak Venezuela! Dan dunia harus tahu.
Tak ada kejutan sebenarnya. Hanya saja, dunia kini semakin yakin. AS bukanlah kiblat kebebasan, bukan guru demokrasi, bukan juga pendakwah HAM. Eksepsionalisme itu lenyap. AS tak beda dengan negara lain yang berpolitik demi raison d'état, kepentingan nasional total, tanpa embel-embel nilai moral.
Realpolitik Gaya Trump
Nah, inilah pilihannya: realpolitik. Kebijakan luar negeri yang murni berdasar pada kekuatan dan kepentingan. Dunia agak asing dengan dogma ini, karena sudah satu abad lebih hidup dalam bayang-bayang Wilsonian. Hantu Bismarck dan Disraeli yang dulu tersingkir, kini kembali menampakkan diri.
Trump tak sungkan menegaskan kepentingan nasionalnya di Venezuela, terutama soal sumber daya. Maduro dianggapnya sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan. Sejak era Theodore Roosevelt, belum ada pemimpin AS yang mengekspresikan Monroe Doctrine dengan unjuk kekuatan se-terang-terangan ini.
Aksi di Caracas itu adalah demonstrasi kekuatan oleh sebuah hyperpower. Sebuah adidaya global yang bertindak untuk mencapai tujuannya. Tak ada narasi moral yang membingkai. Yang ada cuma penegasan kepentingan. Sebuah langkah berani atau nekat dari sang "Kaisar" Imperium Kebebasan.
Akibatnya? Rimba raya anarki dunia kembali menguat. Ketika senjata yang berbicara, hukum internasional kehilangan tajinya. Setiap negara akan merasa tidak aman. Keamanan kolektif? Itu cerita lama. Pertanyaannya kini: kalau negara yang paling getol mencela realpolitik kini malah memakainya, apa alasan negara lain untuk tidak ikut-ikutan? Dunia bisa berubah jadi rimba persaingan kekuatan yang tak pasti ujungnya.
Tamat Sudah, Tatanan Internasional Liberal
Dan puncak dari semua ini adalah kematian tatanan internasional liberal berbasis aturan. AS yang dulu memperjuangkannya lewat dua Perang Dunia yang menghancurkan, kini justru berperan besar dalam merobohkannya. Ironi terbesar abad ke-21, mungkin.
Tatanan itu terwujud dalam PBB, dibangun di atas reruntuhan perang, dan diarsiteki oleh Amerika sendiri. Nama Wilson dan Franklin D. Roosevelt akan selalu melekat di sana.
Membangun tatanan berbasis aturan bukan perkara mudah. Awalnya penuh sinisme dan skeptisisme. Sulit sekali meyakinkan negara-negara berdaulat untuk mengikis sedikit kedaulatan mereka dan menyerahkannya pada organisasi dunia.
Tapi meski dicibir para kritikus realis, tatanan itu telah membawa delapan dekade perdamaian relatif. Setidaknya, unjuk kekuatan telanjang akan berhadapan dengan kecaman moral. Ratusan resolusi PBB jadi buktinya. Sistem ini berjalan di bawah kepemimpinan AS.
Sekarang? Saat AS sendiri menginjak-injak hukum internasional, menginvasi negara berdaulat, dan menangkap presidennya, tamatlah riwayat tatanan itu. Ikatan yang susah payah dirajut sejak Piagam Atlantik, kini mengendur. Simpul pengikatnya yaitu AS enggan lagi terikat.
Bayangan dunia yang tidak aman kian nyata. Kedaulatan negara jadi tak ada artinya ketika negara besar bisa berbuat sewenang-wenang. Tindakan Trump di Venezuela mungkin akan mendatangkan keuntungan sumber daya. Tapi ada dampak lain yang lebih mengerikan: hilangnya kepercayaan dalam hubungan antar bangsa. Dan itu, sekali hilang, sulit sekali untuk dikembalikan.
Artikel Terkait
Kematian Bos Kartel El Mencho Picu Gelombang Kekerasan di Meksiko
LPDP Perketat Pengawasan, 600 Penerima Beasiswa Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran
Jadwal Imsak dan Anjuran Sahur di Banjarmasin pada 24 Februari 2026
Pelajar Tewas Diduga Dianiaya Oknum Brimob di Tual, Tersangka Sudah Ditahan