Imperium Kebebasan Tampil Beringas: AS Serbu Venezuela, Tatanan Dunia Ambruk

Panggung politik dunia baru saja menyaksikan adegan yang dramatis. Sebuah negara berdaulat diserbu, presidennya diculik pasukan khusus untuk kemudian diadili di bawah apa yang disebut "Imperium Kebebasan". Ini adalah unjuk kekuatan yang telanjang, sebuah pertunjukan di tengah bayang-bayang anarki yang kian tak terbendung.

Menurut pengumuman Presiden AS Donald Trump, pasukan khususnya berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di Caracas. Konfrontasi panjang yang sebelumnya hanya berupa saling serang retorika, akhirnya berkulminasi dalam aksi militer langsung. Peristiwa ini, tak bisa dipungkiri, adalah tamparan keras bagi stabilitas global. Dunia ternyata tidak baik-baik saja; kekacauan besar sedang mengintai.

Di sisi lain, ada tabir yang akhirnya tersingkap. Atau lebih tepatnya, robek sepenuhnya. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi buktinya. Pertama, fondasi moral kebijakan luar negeri AS yang dirajut sejak negara itu berdiri runtuh berantakan. Kedua, realpolitik atau politik kekuatan murni, kembali menduduki panggung utama sejarah. Dan ketiga, tatanan dunia berbasis aturan yang sudah sekarat itu, kini benar-benar mati. Kita sedang memasuki era ketidakpastian yang jauh lebih berbahaya.

Moralitas Sang Pendakwah yang Raib

Amerika Serikat sejak lahir memang punya keyakinan khusus tentang dirinya. Mereka menganggap diri mereka "luar biasa". Deklarasi Kemerdekaan mereka dengan gagah menyuarakan kesetaraan universal. Lewat Washington Doctrine, republik muda itu berusaha menjaga jarak dari intrik dan persaingan kekuasaan Eropa yang dianggapnya amoral. Citra yang ingin dibangun adalah sebagai promotor kebebasan nomor satu, penjaga Empire of Liberty seperti yang diimpi-impiikan Thomas Jefferson.

Bagi AS, hubungan antar bangsa selalu dilihat melalui kacamata moral. Mereka memandang sinis diplomasi ala Eropa yang penuh kelicikan dan perebutan pengaruh. Kemunculan Woodrow Wilson usai Perang Dunia I seperti ingin mengubah segalanya. Ia menawarkan Liga Bangsa-Bangsa dan supremasi hukum internasional, menggantikan doktrin kuno balance of power.

Henry Kissinger dalam bukunya Diplomacy menulis, bagi Wilson, tatanan internasional harus berdasar pada hukum dan kepercayaan, bukan sekadar keseimbangan dan persaingan. Sejak saat itulah, kebijakan luar negeri AS kerap diwarnai atau dibungkus dengan semangat Wilsonian untuk menyebarkan demokrasi. Singkatnya, moralitas selalu jadi dasar, betapapun hipokrit pelaksanaannya. Amerika menjadi pendakwah yang paling vokal.

Tapi keputusan Trump menyerang Venezuela, menculik presidennya, dan secara terang-terangan mengincar minyaknya, telah merontokkan semua itu. Tabir hipokrisi yang selama ini menutupi ambisi sejati AS entah itu dalam narasi demokrasi atau HAM luruh seketika.

Sebenarnya Trump tidak menghancurkannya. Ia hanya membuka tabir itu tanpa malu-malu. Dari duduk-dakwah moral yang rapuh itu kini tersingkap sudah. Trump terang-terangan bilang: dia ingin minyak Venezuela! Dan dunia harus tahu.

Tak ada kejutan sebenarnya. Hanya saja, dunia kini semakin yakin. AS bukanlah kiblat kebebasan, bukan guru demokrasi, bukan juga pendakwah HAM. Eksepsionalisme itu lenyap. AS tak beda dengan negara lain yang berpolitik demi raison d'état, kepentingan nasional total, tanpa embel-embel nilai moral.

Realpolitik Gaya Trump