Saat Realita Bencana Disapu Bersih oleh Narasi "Banyak Upaya"

Oleh: Wahyu Ari Wicaksono, Storyteller

Ada konsep dalam public relations yang disebut "engineering of consent", atau kalau diterjemahkan bebas: merekayasa persetujuan. Di Indonesia, kita sepertinya sedang menyaksikan varian yang lebih aneh. Bisa kita sebut sebagai "rekayasa persepsi lewat cerita selebritas". Fenomenanya jelas. Baru-baru ini, usai bertemu Presiden, musisi Tompi tampil dengan wajah penuh percaya diri. Ia menyatakan pemerintah sudah melakukan "banyak sekali upaya" untuk menangani bencana di Sumatera.

Pernyataannya itu, jujur saja, adalah sebuah mahakarya komunikasi krisis ala kita. Metrik yang seharusnya dipakai seberapa banyak korban tertolong, infrastruktur yang dipulihkan, ketepatan logistik seolah diganti dengan metrik baru: testimoni pesohor. Ini bukan strategi yang baru, lho. Ini ritual yang klise. Setiap kali jarak antara penderitaan di lapangan dan narasi resmi melebar terlalu jauh, tokoh publik dihadirkan sebagai "jembatan".

Namun begitu, fungsinya seringkali bukan untuk menjembatani, melainkan mengaburkan.

Di sinilah paradoksnya muncul. Masyarakat yang terdampak merasakan sekali jurang respons yang dalam. Sementara itu, di tempat lain, daftar "upaya" dikurasi dan disampaikan. Bukan lewat konferensi pers yang transparan, tapi lewat lensa seorang artis. Pesannya terselubung: yang penting bukan lagi bukti di lapangan, tapi siapa yang bilang bahwa "banyak upaya telah dilakukan". Ini semacam "celebrity-washing" dalam tata kelola pemerintahan. Mengecat kegagapan birokrasi dengan kuas ketenaran.

Kalau dianalisis, ini mirip gejala "Political PR Cannibalism". Pemerintah seakan memakan kredibilitas selebritas untuk menutupi defisit kredibilitasnya sendiri. Tompi, dengan modal simbolisnya sebagai musisi sekaligus dokter, dipinjam. Bukan sebagai ahli mitigasi bencana, tapi sebagai saksi karakter di pengadilan opini publik. Risikonya jelas: erosi kepercayaan bisa berlapis. Publik mulai mempertanyakan bukan cuma kemampuan pemerintah, tapi juga sikap kritis para figur publik itu sendiri.

Yang satiris, dalam skema seperti ini, bencana seolah bukan lagi persoalan teknis dan operasional. Ia berubah jadi masalah branding. Bantuan yang tersendat, koordinasi yang kacau, evaluasi yang minim semua itu seakan bisa "diatasi" dengan memproduksi narasi lewat figur yang dianggap relatable. Inilah puncak dari hiper-realitas politik kita. Citra tentang penanganan bencana jadi lebih diprioritaskan ketimbang penanganan bencana itu sendiri.

Pada akhirnya, tulisan ini bukan untuk menyalahkan Tompi. Bisa jadi ia hanya produk dari sebuah sistem. Sistem komunikasi yang gemar memanfaatkan soft power selebritas untuk menutupi tugas hard power pemerintah. Ini soal sistem yang lebih percaya pada kekuatan "kata-kata dari dalam istana" yang disalurkan lewat pesohor, dibanding kekuatan "aksi di lapangan" yang seharusnya langsung dirasakan korban.

Masyarakat sekarang ini terlalu cerdas. Mereka tak mudah percaya pada gestur public relations tanpa substansi tanggung jawab yang nyata. Bencana ditangani dengan logistik, bukan dengan janji. Kredibilitas dibangun lewat aksi yang konsisten, bukan lewat guest appearance selebritas.

Mungkin sudah waktunya kita mengembalikan komunikasi krisis pada esensinya: fakta, data, transparansi, dan akuntabilitas. Bukan anekdota yang dikurasi rapi.

Tabik.