“Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegas politisi Gerindra itu.
Pernyataannya ini jelas merujuk pada momen sebelumnya. Saat memberi sambutan di Puncak Peringatan Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo bersikap rendah hati. Ia justru membuka diri terhadap kritik.
“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’,” ujar Prabowo kala itu.
“Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter.”
Menurut sejumlah pengamat, sikap meminta kajian hukum itu justru menunjukkan transparansi. Komitmen untuk tetap di koridor hukum, meski memimpin dengan tegas. Di tengah situasi global yang serba tak pasti, gaya kepemimpinan seperti ini, bagi Fadli Zon, adalah sebuah keberuntungan bagi Indonesia.
Artikel Terkait
Gencatan Senjata Diumumkan Usai Bentrokan Suriah-Kurdi di Aleppo
Pidie Jaya Terendam Lagi, Warga Minta Normalisasi Sungai Segera Dikerjakan
Swasembada Pangan 2025: Tonggak Kedaulatan di Tengah Perang Global Pangan dan Energi
Kejagung Turun Tangan, Data Perubahan Fungsi Hutan Diperiksa