PDIP Berdiri Sendiri, Tolak Rencana Pilkada Kembali ke DPRD

Mereka juga membantah argumen efisiensi anggaran yang selalu diangkat pendukung pilkada DPRD. Menurut PDIP, alasan penghematan itu keliru. Kalau mau berhemat, potong saja fasilitas dan anggaran para elite, jangan hak suara rakyat biasa. Nilai demokrasi, bagi mereka, jauh lebih mahal dari sekadar efisiensi.

Secara matematis, posisi PDIP jelas kalah. Dengan 373 kursi yang sudah mendukung, perubahan sistem sangat mungkin terjadi. Tapi mereka tampaknya tak peduli. PDIP memilih posisi simbolik sebagai penjaga narasi “kedaulatan rakyat”, meski sadar akan kalah suara. Ini pilihan ideologis.

Dengan sikapnya itu, PDIP seolah menarik garis di pasir. Mereka menegaskan bahwa pilkada langsung adalah capaian Reformasi yang tak boleh dikhianati. Bukan cuma persoalan teknis, ini soal arah bangsa kita berdemokrasi ke depan.

Jadi, perdebatan ini kini telah bergeser. Bukan lagi sekadar setuju atau tidak, tapi pertarungan antara dua prinsip: efisiensi politik versus legitimasi yang datang langsung dari rakyat.

Dan untuk sekarang, PDIP memilih jalan yang sepi. Berdiri sendirian melawan arus besar, dengan pesan yang tegas: suara rakyat seharusnya tetap di TPS, bukan direbut dan dipindahkan ke ruang rapat fraksi.