PDIP Berdiri Sendiri, Tolak Rencana Pilkada Kembali ke DPRD

Di gedung DPR, wacana untuk mengembalikan pilkada ke tangan DPRD kembali mencuat. Arusnya kuat, didukung mayoritas partai di parlemen. Tapi ada satu suara yang keras menentang: PDIP. Partai dengan kursi terbanyak kedua itu justru mengambil posisi berseberangan, berdiri sendiri menolak skema yang diusung koalisi partai besar lainnya.

Peta dukungan di Senayan terlihat jelas dan kontras. Dari 575 kursi DPR, dukungan untuk pilkada DPRD sudah mencapai 373 kursi. Golkar, sebagai pengusul, memberi dukungan terbesar dengan 102 kursinya. Mereka tak sendirian. Gerindra (86 kursi), NasDem (69), PKB (68), dan PAN (48) ikut mengamankan suara setuju.

Namun begitu, belum semua partai memutuskan sikap. Sebanyak 97 kursi dari PKS dan Partai Demokrat masih dikatakan sedang mengkaji, belum berkomitmen. Sementara itu, di tengah blok pendukung yang solid dan blok yang masih ragu, PDIP dengan tegas memilih jalannya sendiri. Dengan 110 kursi, mereka satu-satunya yang menolak penuh.

Posisi ini membuat PDIP, meski secara teknis bukan oposisi pemerintah, beroperasi layaknya oposisi dalam isu pilkada. Bagi mereka, ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa.

“Ini soal kemunduran demokrasi. Hak rakyat memilih langsung hendak diambil alih,” begitu kira-kira suara yang lantang dari kader-kader partai berlambang banteng itu.

Mereka juga membantah argumen efisiensi anggaran yang selalu diangkat pendukung pilkada DPRD. Menurut PDIP, alasan penghematan itu keliru. Kalau mau berhemat, potong saja fasilitas dan anggaran para elite, jangan hak suara rakyat biasa. Nilai demokrasi, bagi mereka, jauh lebih mahal dari sekadar efisiensi.

Secara matematis, posisi PDIP jelas kalah. Dengan 373 kursi yang sudah mendukung, perubahan sistem sangat mungkin terjadi. Tapi mereka tampaknya tak peduli. PDIP memilih posisi simbolik sebagai penjaga narasi “kedaulatan rakyat”, meski sadar akan kalah suara. Ini pilihan ideologis.

Dengan sikapnya itu, PDIP seolah menarik garis di pasir. Mereka menegaskan bahwa pilkada langsung adalah capaian Reformasi yang tak boleh dikhianati. Bukan cuma persoalan teknis, ini soal arah bangsa kita berdemokrasi ke depan.

Jadi, perdebatan ini kini telah bergeser. Bukan lagi sekadar setuju atau tidak, tapi pertarungan antara dua prinsip: efisiensi politik versus legitimasi yang datang langsung dari rakyat.

Dan untuk sekarang, PDIP memilih jalan yang sepi. Berdiri sendirian melawan arus besar, dengan pesan yang tegas: suara rakyat seharusnya tetap di TPS, bukan direbut dan dipindahkan ke ruang rapat fraksi.