Pemerintah Bantah Isu Arahan Penanaman Sawit di Papua

Isu tentang rencana penanaman kelapa sawit di Papua akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dengan tegas membantah kabar yang beredar itu. Menurutnya, ada pemahaman yang keliru terkait arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” tegas Ribka.

Pernyataan itu ia sampaikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin lalu. Klarifikasi ini merujuk pada pertemuan besar di Istana Negara tanggal 16 Desember tahun lalu. Saat itu, Presiden bertemu dengan para menteri serta seluruh kepala daerah dari enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota se-Tanah Papua.

Inti pertemuannya bukan soal memerintahkan menanam sawit. Fokusnya justru pada percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Memang, kelapa sawit disebut sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi. Namun begitu, itu bukan satu-satunya pilihan yang dipaksakan.

Ribka membeberkan, masih banyak pilihan lain yang justru lebih sesuai. Pengembangan sagu, singkong, padi, atau talas bisa jadi jalan. Bahkan umbi-umbian lokal punya potensi besar, tidak cuma untuk dimakan tetapi juga diolah jadi produk turunan. Etanol untuk energi alternatif, contohnya. Jadi, logikanya lebih ke membuka wawasan, bukan memberi perintah kaku.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus tanam ini-ini, tidak,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, Presiden ingin ada pemahaman yang sama soal program pusat. Tujuannya jelas: mendorong para kepala daerah lebih serius menangani ketahanan pangan. Ini penting, mengingat potensi sumber daya alam Papua yang luar biasa masih belum tergarap maksimal.