Pemerintah Bantah Isu Arahan Penanaman Sawit di Papua

Isu tentang rencana penanaman kelapa sawit di Papua akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dengan tegas membantah kabar yang beredar itu. Menurutnya, ada pemahaman yang keliru terkait arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” tegas Ribka.

Pernyataan itu ia sampaikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin lalu. Klarifikasi ini merujuk pada pertemuan besar di Istana Negara tanggal 16 Desember tahun lalu. Saat itu, Presiden bertemu dengan para menteri serta seluruh kepala daerah dari enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota se-Tanah Papua.

Inti pertemuannya bukan soal memerintahkan menanam sawit. Fokusnya justru pada percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Memang, kelapa sawit disebut sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi. Namun begitu, itu bukan satu-satunya pilihan yang dipaksakan.

Ribka membeberkan, masih banyak pilihan lain yang justru lebih sesuai. Pengembangan sagu, singkong, padi, atau talas bisa jadi jalan. Bahkan umbi-umbian lokal punya potensi besar, tidak cuma untuk dimakan tetapi juga diolah jadi produk turunan. Etanol untuk energi alternatif, contohnya. Jadi, logikanya lebih ke membuka wawasan, bukan memberi perintah kaku.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus tanam ini-ini, tidak,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, Presiden ingin ada pemahaman yang sama soal program pusat. Tujuannya jelas: mendorong para kepala daerah lebih serius menangani ketahanan pangan. Ini penting, mengingat potensi sumber daya alam Papua yang luar biasa masih belum tergarap maksimal.

Di sisi lain, kondisi itu menciptakan kesenjangan yang nyata. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua masih tertinggal dibanding daerah lain. Karena itulah, Presiden menekankan pembangunan yang menyeluruh. Mulai dari ekonomi, pemberdayaan manusia, sampai penguatan infrastruktur dasar.

Soal infrastruktur ini memang krusial. Menurut Ribka, percepatan pembangunan di sektor ini bisa menekan biaya transportasi yang selama ini membengkak. Bayangkan, dengan ketahanan pangan dan infrastruktur yang memadai, ketergantungan pada pasokan dari luar bisa dikurangi. Alhasil, biaya logistik pun jadi lebih efisien.

“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan... Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya cost transportasi,” paparnya.

Lebih jauh, arahan ini dikatakan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Prinsipnya, tidak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal. Untuk itu, pemerintah daerah di Papua didorong memastikan warganya mendapat akses lengkap. Pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak harus terpenuhi.

“Semua masyarakat di Papua itu harus sejahtera, harus punya persediaan pangan, misalnya, tidak ada kekurangan makan, minum,” pungkas Ribka.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah juga vital. Dukungan melalui terobosan kebijakan, seperti program pembebasan biaya sekolah, adalah contoh nyata yang harus terus digulirkan. Intinya, pembangunan di Papua harus dirasakan langsung oleh rakyat, dari hal paling mendasar seperti pangan hingga masa depan anak-anak lewat pendidikan.