Agrinas Bayar Uang Muka Rp21,58 Triliun untuk Truk India Meski DPR Minta Tunda

Di kantornya di Jakarta, Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Agrinas, mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Perusahaan BUMN itu ternyata sudah membayar uang muka sebesar 30 persen untuk pengadaan kendaraan operasional logistik dari India. Nilainya? Tidak main-main, mencapai Rp21,58 triliun.

“Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2 ribu unit,” jelas Joao, ditemui Selasa lalu.

“Kami lalu lobi, diskusi panjang. Akhirnya mereka mau fokus produksi untuk kebutuhan Agrinas. Karena komitmen itu, kami harus berikan down payment 30 persen. Dan itu sudah kami lakukan.”

Menurutnya, sekitar 1.000 unit pertama dari total pesanan raksasa itu bahkan sudah tiba di Indonesia awal pekan ini. Kedatangan ini bersinggungan langsung dengan desakan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta proyek impor 105 ribu pick up dan truk itu ditunda.

Joao mengaku akan mempertimbangkan serius permintaan penundaan dari DPR itu. Namun begitu, dia juga menyoroti konsekuensi yang bakal dihadapi. Membatalkan atau menunda kontrak semacam ini bukan perkara sederhana. Ada denda atau penalti yang harus ditanggung. Belum lagi uang muka triliunan rupiah yang sudah dikeluarkan.

“Kami melakukan pengadaan dengan etika baik, tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya yakin apa yang kami lakukan in good faith. Kalau ada masalah, mungkin hanya perlu penjelasan dan itu akan menjadi solusi,” ujarnya, tetap berusaha optimistis.

Di sisi lain, posisinya sebagai direktur BUMN membuat Joao tak punya banyak pilihan. Dia menegaskan kesediaannya untuk patuh sepenuhnya pada pemerintah dan DPR.

“Apapun keputusan negara, keputusan DPR itu adalah suara rakyat. Saya akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan itu apabila memang untuk kepentingan rakyat,” katanya dengan tegas.

Rencananya, dia akan segera berkomunikasi dengan Dasco untuk menjabarkan alasan di balik keputusan impor dari India. Joao berargumen, pilihan itu diambil setelah melalui proses yang tidak mudah. Sejumlah korporasi otomotif ternama sudah didekati, tapi tak ada yang sanggup memenuhi permintaan ratusan ribu unit dalam waktu singkat. Harganya pun, klaimnya, jauh melambung di atas anggaran yang disediakan Agrinas.

Sementara itu, dari sisi DPR, Dasco punya alasan politis. Permintaan penundaannya dikaitkan dengan keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada di luar negeri.

“Jadi rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk ditunda dulu,” kata Dasco di Senayan, sehari sebelum Joao memberikan keterangan.

“Ini mengingat presiden masih di luar negeri.”

Narasi dari kedua belah pihak kini sedang beradu. Di satu sisi, komitmen kontrak dan uang muka triliunan yang sudah terlanjur cair. Di sisi lain, ada desakan politik untuk menunggu dan meninjau ulang. Bagaimana akhirnya? Semua masih menunggu keputusan yang lebih jelas.