Suasana tegang di Venezuela mendadak jadi sorotan dunia. Bukan karena konflik internal, tapi karena sebuah operasi militer Amerika Serikat yang, sebut saja, sangat berani. Pada 3 Januari lalu, pasukan AS dikabarkan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta sang istri. Kejadian ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai penjuru.
Tak butuh waktu lama, suara kritik pun muncul. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Lewat sebuah pernyataan resmi di akun media sosialnya pada Minggu (4 Januari 2026), Anwar dengan tegas mendesak Washington untuk segera melepas Maduro dan istrinya.
Bagi Anwar, langkah AS ini bukan main-main. Ia menilainya sebagai pelanggaran nyata hukum internasional. Lebih dari itu, ini dianggapnya sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara yang seharusnya berdaulat. Tindakan semacam ini, dalam pandangannya, berbahaya. Bisa merusak tatanan global yang selama ini dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing bangsa.
Berikut ini pernyataan lengkap yang diunggah Anwar Ibrahim:
Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat yang luar biasa luas dan bersifat tidak biasa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat.
Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya. Hal itu mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antar negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional.
Adalah rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba yang disebabkan oleh kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam.
Artikel Terkait
Prabowo Siapkan Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc, Besaran Masih Dihitung
Rajab dan Kesalehan yang Lupa Menjaga Bumi
Mutiara dari Timur: Bahlil Lahadalia Tersipu Saat Dijuluki Kolega di Acara Natal Nasional
Hakim Terkejut, Gaji Konsultan Nadiem Tembus Rp 163 Juta per Bulan