Anwar Ibrahim Kecam Penangkapan Maduro, Indonesia Didesak Lebih Vokal

Suasana tegang di Venezuela mendadak jadi sorotan dunia. Bukan karena konflik internal, tapi karena sebuah operasi militer Amerika Serikat yang, sebut saja, sangat berani. Pada 3 Januari lalu, pasukan AS dikabarkan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta sang istri. Kejadian ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai penjuru.

Tak butuh waktu lama, suara kritik pun muncul. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Lewat sebuah pernyataan resmi di akun media sosialnya pada Minggu (4 Januari 2026), Anwar dengan tegas mendesak Washington untuk segera melepas Maduro dan istrinya.

Bagi Anwar, langkah AS ini bukan main-main. Ia menilainya sebagai pelanggaran nyata hukum internasional. Lebih dari itu, ini dianggapnya sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara yang seharusnya berdaulat. Tindakan semacam ini, dalam pandangannya, berbahaya. Bisa merusak tatanan global yang selama ini dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing bangsa.

Berikut ini pernyataan lengkap yang diunggah Anwar Ibrahim:

Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat yang luar biasa luas dan bersifat tidak biasa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat.

Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya. Hal itu mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antar negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional.

Adalah rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba yang disebabkan oleh kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam.

Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai hal yang terpenting untuk hubungan damai antar negara. Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa membahayakan lebih lanjut.

ANWAR IBRAHIM

Di sisi lain, gelombang reaksi ternyata tak hanya datang dari luar. Dari dalam negeri sendiri, tepatnya dari Indonesia, muncul suara yang cukup menohok. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang dinilainya terlalu "standar" dan hati-hati.

Lewat cuitannya, Dino terang-terangan heran. Kenapa pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI terasa begitu hambar, bahkan enggan menyebut Amerika Serikat secara langsung. "Sejak kapan kita sungkan/takut mengkritik kawan yg lakukan pelanggaran hukum internasional?" tulisnya dengan nada bertanya, sekaligus menyindir.

Ia juga mempertanyakan keheningan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam kasus ini. Sebuah keheningan yang, baginya, kontras dengan suara lantang Anwar Ibrahim dari Malaysia. Kritik Dino ini seperti menyiratkan sebuah pertanyaan besar: di mana posisi diplomasi Indonesia ketika prinsip dasar kedaulatan negara diuji oleh kekuatan besar?

Jadi, situasinya kini berkembang dua lapis. Di level internasional, tekanan terhadap AS mulai menguat lewat suara-suara seperti Anwar. Sementara di domestik kawasan, justru muncul pertanyaan tentang konsistensi dan keberanian menyuarakan prinsip. Semuanya berpusat pada satu peristiwa di Venezuela yang dampak gelombangnya masih terus merambat.