Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, Didukung Parpol Besar dan Relawan

Gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Kali ini, dukungan datang dari beberapa fraksi besar di Senayan. Partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN menyatakan setuju. Alasan utamanya? Biaya pilkada langsung dinilai terlalu mahal dan membebani.

Di luar gedung parlemen, wacana ini juga mendapat sorotan. Salah satu suara yang cukup vokal datang dari kalangan relawan.

“Kami mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena faktanya pilkada langsung membuat masyarakat pragmatis,”

Begitu penjelasan Achmad Syamsul Askandar, atau yang akrab disapa Gus Aan. Pria yang menjabat Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) itu punya sejumlah alasan.

Menurutnya, sistem langsung justru memicu politik transaksional. Bayangkan saja, setelah menang, kepala daerah malah sibuk mencari cuan untuk menutup ongkos kampanye yang membengkak. Fokus membangun wilayah pun jadi terabaikan.

Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa pilkada melalui DPRD itu tidak demokratis? Gus Aan menepisnya mentah-mentah.

“Pilkada melalui DPRD sudah sangat demokratis. Jika sistem ini dikhawatirkan memicu politik uang kepada partai politik dan anggota DPRD, itu hanya alasan yang dibuat-buat,”

Ia melanjutkan dengan nada tegas,

“Kenapa? karena jika cuma politik uang yang ditakutkan, sangat mudah sekali bagi aparat penegak hukum untuk memantaunya.”

Tak berhenti di situ, Gus Aan menyindir partai-partai yang menolak gagasan ini. Ia menduga penolakan itu muncul karena mereka tak mendengar suara akar rumput.

“Atau memang minim kader di daerah, sehingga aspirasi rakyat tidak sampai ke pusat,”

cetusnya.

Di akhir, ia meyakini bahwa langkah ini adalah solusi. Menurut Gus Aan, memilih kepala daerah lewat DPRD bisa menata ulang demokrasi kita. Ini jadi jalan menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah cita-cita besar yang, baginya, butuh fondasi sistem yang tepat.