Hambalang Boys, Kabinet "Magang", dan Risiko Disfungsi Pemerintahan

Oleh: Nazaruddin

Sudah setahun berlalu. Wajah asli Kabinet Merah Putih perlahan tapi pasti mulai terkuak. Apa yang tampak? Sebuah eksperimen loyalitas, dan harganya ternyata tak murah. Presiden Prabowo Subianto dulu memilih menempatkan para "Hambalang Boys" kader mudanya dari Padepokan Garuda Yaksa di posisi-posisi strategis. Sekarang, pilihan itu mulai menunjukkan celah. Lubang-lubangnya kian jelas, dari Luar Negeri hingga Sekretariat Negara. Kapasitas yang dianggap pas-pasan, ditambah pengalaman birokrasi yang nyaris nol, akhirnya berimbas. Roda pemerintahan mulai tersendat.

Kritik paling tajam, tentu saja, mengarah ke Sugiono. Dia adalah Menteri Luar Negeri pertama dalam beberapa dekade yang bukan berasal dari kalangan diplomat karier. Dan itu terasa. Ritme diplomasi internasional begitu dinamis, namun Sugiono dinilai gagal mengimbanginya.

Mantan Wakil Menlu, Dino Patti Djalal, pernah menyebut keresahan yang melanda para diplomat senior dan duta besar. Mereka kesulitan mengakses sang menteri. Kabar tentang "tembok tebal" di Pejambon, kantor Kemlu, sudah bukan rahasia lagi. Para Dubes mengeluhkan koordinasi yang serba sulit. Sementara itu, Menlu sendiri kerap absen dari forum-forum diplomatik yang justru krusial.

Alih-alih tampil sebagai wajah Indonesia di dunia, Sugiono lebih sering terlihat sebagai "asisten urusan luar negeri" pribadi bagi Presiden. Akibatnya, institusi sebesar Kemlu seperti kehilangan kompas. Wibawanya di mata internasional pun memudar.

Di sisi lain, ada Prasetyo Hadi di Sekretariat Negara. Dulu, di era presiden-presiden sebelumnya, Mensesneg ibarat dirigen utama. Tugasnya mengorkestrasi kinerja kementerian, menyelaraskan aturan, dan menjadi filter akhir untuk produk hukum kepresidenan. Namun di bawah Prasetyo Hadi, peran strategis itu seolah menguap begitu saja.

Prasetyo praktis tak punya pengalaman di level administrasi negara tinggi. Ia terlihat gagap saat harus berkoordinasi lintas sektor. Dampaknya nyata: aturan yang tumpang tindih, koordinasi antar-menteri yang saling tabrak. Sekretariat Negara kini seperti sekadar kantor administrasi untuk surat-menyurat. Fungsinya sebagai "otak" pengatur ritme kebijakan nasional, hilang.