Di Bawah Prabowo, Garis Keras Indonesia Terhadap Israel Mulai Luntur?

Indonesia lahir dari perlawanan. Bukan dari meja perundingan yang dingin. Itu sebabnya, menolak penjajahan bukan sekadar kebijakan luar negeri itu ada di dalam DNA konstitusi kita.

Pembukaan UUD 1945 sudah jelas. Satu kalimat pendek tapi penuh tenaga: “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Titik. Tak ada ruang untuk tawar-menawar di sana.

Namun begitu, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, prinsip keras itu seakan mulai terkikis. Ada aroma baru yang disebut ‘pragmatisme global’. Bagi sebagian orang, istilah itu terdengar cerdas. Tapi bagi yang lain, ia hanya kedok untuk menutupi pudarnya keberpihakan.

Lihatlah Gaza. Dunia menyaksikan kehancuran, kematian anak-anak, serangan ke rumah sakit. Di tengah semua itu, posisi Indonesia justru terasa ambigu. Di podium, retorika membela Palestina masih berkumandang. Tapi dalam tindakan, ada kelunakan yang mengkhawatirkan terhadap Israel.

Prabowo sendiri pernah menyatakan, Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel… dengan satu syarat: Palestina harus diakui lebih dulu. Sekilas, ini terdengar adil. Tapi kalau direnungkan, ada masalah besar di sini.

Sebab pengakuan terhadap Palestina bukanlah barang yang bisa ditukar. Itu adalah hak. Hak yang sudah puluhan tahun dirampas. Dengan menjadikannya sebagai ‘syarat’, secara tak langsung kita mengakui bahwa Israel punya wewenang untuk memberi atau menahan hak bangsa lain. Posisi kita pun bergeser dari penentang penjajah, menjadi sekadar penengah di meja perundingan.

Media internasional seperti Channel News Asia sudah mencatat perubahan ini. Mereka menyebut nada Prabowo yang lebih lunak menandai pergeseran dari sikap keras Indonesia yang selama ini jadi tradisi.

Yon Machmudi, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, menyuarakan kecurigaan yang mungkin juga dirasakan publik. “Ketika nada diplomasi menjadi lebih lunak,” katanya, “publik tentu mempertanyakan konsistensi politik luar negeri Indonesia.”

Sementara itu, Yohanes Sulaiman, pakar hubungan internasional, lebih blak-blakan. “Pendekatan Prabowo terhadap Israel jauh lebih lembut dibandingkan presiden sebelumnya,” ujarnya.

Kritik bahkan lebih tajam datang dari peneliti ISEAS, Antonius Made Tony Supriatma. “Ketika Indonesia mulai berbicara tentang kemungkinan pengakuan terhadap Israel,” tegasnya, “itu sudah merupakan penurunan posisi moral.”

Lemahnya sikap ini juga terlihat dari hal-hal yang konkret. Misalnya, ketiadaan keberanian untuk memutus hubungan dagang dengan Israel seperti yang sudah dilakukan beberapa negara lain sebagai protes atas genosida. Atau fakta yang cukup mengejutkan: pemerintah ternyata telah menerbitkan puluhan visa bagi warga Israel untuk masuk ke Indonesia.

Data dari Direktorat Intelijen Keimigrasian per November 2025 menyebutkan, ada 51 calling visa yang diterbitkan. Padahal, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Visa jenis ini prosesnya khusus, butuh koordinasi lintas kementerian. Artinya, keputusan ini disadari betul dari atas.

Di sisi lain, dalam politik internasional, bahasa adalah sinyal. Dan sinyal yang kita kirimkan sekarang agak berbeda. Israel tak lagi sekadar dilihat sebagai penjajah yang harus dilawan, tapi juga sebagai mitra potensial yang perlu ‘dikelola’.

Para pendukung sikap lunak ini biasanya bersembunyi di balik argumen ‘kepentingan nasional’ dan pragmatisme. Tapi konstitusi kita tidak pernah mengajarkan untuk menukar prinsip dengan keuntungan semata.

Para pendiri bangsa kita punya sikap yang jauh lebih tegas. Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri RI, pernah berpesan, “Bangsa yang pernah dijajah tidak pantas bersikap netral terhadap penjajahan bangsa lain.”

Di konteks Palestina, bersikap lunak terasa seperti pengkhianatan halus. Pengkhianatan terhadap amanat sejarah yang sudah dibayar mahal.

Buya Hamka mengingatkan kita, “Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah tipu daya politik.” Pernyataan serupa datang dari ulama besar Timur Tengah, Syekh Yusuf al-Qaradawi, “Bersikap lunak terhadap penjajah adalah pengkhianatan terhadap nilai keadilan.”

Beberapa pengamat mencoba membaca sikap Prabowo ini dengan melihat latar belakang dan jejaring globalnya. Termasuk hubungannya dengan sejumlah tokoh Timur Tengah yang dikenal lebih akomodatif terhadap Israel.

Kini, Prabowo ada di persimpangan. Sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang memegang teguh garis moral Indonesia, atau justru yang mengubah kita dari bangsa pejuang menjadi penonton yang pasif. Sadarlah. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat
Direktur Forum Studi Sosial Politik