Polemik Unggahan DS Buka Kritik terhadap Sistem Ikatan Beasiswa LPDP

Kasus unggahan kontroversial DS yang menolak status WNI untuk anaknya masih terus bergulir. Tak cuma soal etika, polemik ini membuka lagi kotak Pandora tentang sistem beasiswa LPDP. Indra Charismiadji, Direktur Eksekutif Cerdas, punya pandangan cukup keras soal ini.

Menurutnya, banyak penerima beasiswa itu sebenarnya tak merasa punya utang budi pada negara. "Akhirnya muncul kasus seperti ini: dapat LPDP, tapi jiwa tidak merasa memiliki tanggung jawab pada negara, karena tidak merasa berutang kepada negara," ujar Indra, Minggu (22/2/2026) lalu.

Persoalannya, beasiswa itu kerap terkesan cuma dibagi-bagikan. Ikatan yang ada dianggap kurang jelas. Proses seleksinya pun dinilai kurang ketat. "Bukan dipilih mereka yang benar-benar ingin membangun Indonesia dan berjuang untuk Indonesia," tambahnya.

Fenomena awardee yang memilih menetap di luar negeri sebenarnya bukan hal baru. Indra bilang, ini sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Saat dia kuliah di AS dulu, sudah banyak anak Indonesia dapat beasiswa negara tapi ogah pulang. Alasannya sederhana: peluang kerja dan penghasilan.

"Bahkan di tempat saya dulu ada yang berjualan gado-gado di Amerika. Karena di sana sebulan bisa mendapat USD 5.000-6.000," kenangnya.

Solusinya? Indra menyarankan pemerintah mencontoh sistem di luar negeri. Penerima beasiswa harus diikat dengan perencanaan karier yang jelas, bukan sekadar tanda tangan kontrak. "Kalau sekarang misalnya saya diberi LPDP untuk mengambil jurusan bisnis, meski sudah tanda tangan kontrak akan kembali, tapi kalau melihat peluang di luar negeri lebih baik, maka dia bisa saja memilih tinggal di luar negeri," paparnya.

Negara seperti Malaysia dan Korea, katanya, sudah menerapkan model serupa. Penerima beasiswa sejak awal sudah tahu akan bekerja di mana karena keahliannya memang dibutuhkan. "Jadi tidak asal. Kalau di sini, yang penting punya ijazah," sindir Indra.