Tapi baginya, mengembalikan kewenangan penuh ke DPRD sama sekali bukan jawaban. "Namun solusinya? Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi," tegas Benny menanggapi cuitan Cak Imin.
Lalu apa yang ditawarkan? Benny lebih melihat perlunya perbaikan dari dalam sistem itu sendiri. Ia mendorong penyempurnaan undang-undang yang ada. Poin utamanya adalah menciptakan norma yang jelas, sanksi yang benar-benar ditegakkan, dan yang tak kalah penting: pembiayaan yang diambil alih oleh negara.
Dengan cara itu, beban calon bisa diringankan dan ruang untuk praktik kotor dipersempit. Ia menutup pernyataannya dengan semangat khas, "Utk rakyat lebih baik, tidak ada kata mahal. Pileg juga mahal, Pilpres juga mahal. Jangan lah pernah putus asa berjuang utk rakyat."
Jadi, debat ini sebenarnya memetakan dua hal. Di satu sisi, ada kesadaran kolektif bahwa pilkada langsung punya cacat yang serius. Di sisi lain, ada penolakan untuk mundur ke belakang. Jalan tengahnya, seperti diusulkan sebagian pihak, adalah memperbaiki aturan main yang ada sekarang bukan mengganti panggungnya.
Artikel Terkait
Dua Penerjun Tewas di Pangandaran Usai Angin Kencang Ubah Arah Terjun
KPK Soroti Biaya Politik Gila-gilaan di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD
Tragedi Warakas: Satu Kelarga Terkena Musibah, Diduga Akibat Keracunan
19 Personel Polda Babel Dipecat, LGBT Jadi Sorotan