Dua Tahun Tanpa Rizal Ramli, Bencana Ekologi Sumatera dan Konsep Ecoterrorism yang Terlupakan

Namun begitu, tampaknya Prabowo justru "melupakan" istilah Pengpeng itu. Kebijakannya malah meneruskan pola yang lekat dengan oligarki. Lihat saja, kasus Aguan pengusaha perusak ekologi Banten lewat PIK 2 tak kunjung tuntas. Presiden juga terlihat "pasang badan" untuk pengusaha sawit besar di Sumatera, yang menguasai rantai dari hulu ke hilir. Sebagian dikenal sebagai kelompok Naga 9.

Narasi bahwa kelapa sawit adalah "pohon keras penjaga lingkungan" patut dipertanyakan. Itu manipulasi ekologis yang berbahaya. Sawit memang pohon, tapi bukan hutan. Fungsinya tak akan pernah bisa menggantikan hutan alam. Menyamakan keduanya adalah penyesatan publik, sekadar upaya mencuci dosa deforestasi dengan istilah-istilah teknokratis.

Kembali ke bencana Sumatera, siapa yang paling bertanggung jawab? Pemerintah Pusat, sebagai pembuat kebijakan ekstraktif, tentu aktor utamanya. Ini bukan tuduhan kosong, melainkan peta tanggung jawab kekuasaan. Jika ditarik ke belakang, mantan Presiden Jokowi juga termasuk dalam lingkaran pertanggungjawaban ini.

Politik ekonomi ekstraktif tambang, sawit, HTI terus dipaksakan di wilayah rawan bencana. UU Cipta Kerja dan turunannya melonggarkan izin lingkungan, melemahkan AMDAL, dan mempermudah eksploitasi hutan serta daerah aliran sungai. Negara tahu Sumatera, khususnya Aceh, rawan secara ekologis. Tapi wilayah itu tetap dijadikan ladang investasi semata. Keselamatan rakyat dikalahkan oleh pertumbuhan ekonomi semu.

Mungkin negeri ini perlu kembali pada cara pandang Rizal Ramli. Menuntun bangsa dengan cita-cita kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bisa menumbuhkan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Pertumbuhan yang masuk akal haruslah mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kekayaan untuk segelintir kelompok saja.

Al Fatihah untuk Rizal Ramli. Semoga negeri ini terselamatkan.

Bandung, 2 Januari 2025
Tulisan ini kenangan persis dua tahun wafatnya RR, 2 Januari 2024.

") Pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78