Dua Tahun Tanpa Rizal Ramli, Bencana Ekologi Sumatera dan Konsep Ecoterrorism yang Terlupakan

Rizal Ramli dan Ecoterrorism

Oleh: Syafril Sjofyan

Bencana ekologis di Sumatera tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Banjir bandang, tanah longsor, dan jutaan gelondong kayu yang tumpah ruah di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah bukti nyata dari pengundulan hutan yang masif. Angka korban per 31 Desember 2025 sungguh memilukan: 1.154 jiwa meninggal, sekitar 165 orang masih hilang, dan lebih dari 378 ribu pengungsi terpaksa bertahan di posko-posko darurat.

Daya rusaknya luar biasa. Semua berawal dari keserakahan, terutama ulah para pengusaha dan pemberi izin. Di balik angka-angka itu, ada ribuan nyawa yang hilang. Belum lagi infrastruktur hancur berantakan jalan, jembatan, sekolah, kantor, jaringan listrik. Banyak yang kehilangan rumah, lahan sawah, perkebunan, dan mata pencaharian. Sungguh situasi yang memprihatinkan.

Melihat kehancuran lingkungan Sumatera yang begitu dahsyat, saya teringat pada almarhum Rizal Ramli. Hari ini, 2 Januari, genap dua tahun ia meninggalkan kita. Yang menarik, jauh di tahun 1990-an, saat isu lingkungan masih dianggap elitis, Rizal sudah menulis panjang lebar di majalah Tempo. Tulisannya membahas etika dan politik lingkungan dengan sangat mendalam.

Rocky Gerung, sahabat dekat Rizal, mengungkapkan hal menarik dalam buku “Mengenang Rizal Ramli”.

"Tulisan Rizal waktu itu menunjukkan kemampuannya melihat masalah di balik green politics. Kritiknya terhadap pengelolaan sumber daya alam sangat metodologis, sekaligus filosofis," tulis Rocky.

Menurut Rocky, Rizal bahkan yang pertama kali memperkenalkan istilah "Ecoterrorism". Gagasan radikal ini dimaksudkan untuk membuat para perusak hutan jera. Ide itu kemudian disebarluaskan Rocky ke publik.

Di sisi lain, Rocky menilai Rizal punya visi jauh ke depan. Gagasan awal tentang ekonomi berkelanjutan justru berasal darinya. Rizal melihat bukan hanya ekonomi, tapi juga ekologi melalui pendekatan deep ecology. Jarang sekali ekonom makro mau berbicara tentang etika lingkungan seperti itu.

Rizal juga punya istilah khas: "Pengpeng". Istilah ini merujuk pada kolaborasi rapat antara Penguasa dan Pengusaha. Sebuah upaya mengingatkan bahaya ketika kekuasaan ditempeli kepentingan bisnis. Presiden Prabowo sendiri mengaku Rizal adalah sahabatnya. Sayang, sang pemberi peringatan itu sudah tiada.

Namun begitu, tampaknya Prabowo justru "melupakan" istilah Pengpeng itu. Kebijakannya malah meneruskan pola yang lekat dengan oligarki. Lihat saja, kasus Aguan pengusaha perusak ekologi Banten lewat PIK 2 tak kunjung tuntas. Presiden juga terlihat "pasang badan" untuk pengusaha sawit besar di Sumatera, yang menguasai rantai dari hulu ke hilir. Sebagian dikenal sebagai kelompok Naga 9.

Narasi bahwa kelapa sawit adalah "pohon keras penjaga lingkungan" patut dipertanyakan. Itu manipulasi ekologis yang berbahaya. Sawit memang pohon, tapi bukan hutan. Fungsinya tak akan pernah bisa menggantikan hutan alam. Menyamakan keduanya adalah penyesatan publik, sekadar upaya mencuci dosa deforestasi dengan istilah-istilah teknokratis.

Kembali ke bencana Sumatera, siapa yang paling bertanggung jawab? Pemerintah Pusat, sebagai pembuat kebijakan ekstraktif, tentu aktor utamanya. Ini bukan tuduhan kosong, melainkan peta tanggung jawab kekuasaan. Jika ditarik ke belakang, mantan Presiden Jokowi juga termasuk dalam lingkaran pertanggungjawaban ini.

Politik ekonomi ekstraktif tambang, sawit, HTI terus dipaksakan di wilayah rawan bencana. UU Cipta Kerja dan turunannya melonggarkan izin lingkungan, melemahkan AMDAL, dan mempermudah eksploitasi hutan serta daerah aliran sungai. Negara tahu Sumatera, khususnya Aceh, rawan secara ekologis. Tapi wilayah itu tetap dijadikan ladang investasi semata. Keselamatan rakyat dikalahkan oleh pertumbuhan ekonomi semu.

Mungkin negeri ini perlu kembali pada cara pandang Rizal Ramli. Menuntun bangsa dengan cita-cita kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bisa menumbuhkan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Pertumbuhan yang masuk akal haruslah mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kekayaan untuk segelintir kelompok saja.

Al Fatihah untuk Rizal Ramli. Semoga negeri ini terselamatkan.

Bandung, 2 Januari 2025
Tulisan ini kenangan persis dua tahun wafatnya RR, 2 Januari 2024.

") Pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78