Prabowo Tinjau Aceh Tamiang: Uang Lelah Dikoreksi Jadi Uang Semangat

Ia lalu bercerita pengalamannya berdiskusi dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah. Intinya, kerja nyata itulah yang dicari.

Koreksi untuk “Uang Lelah”: “Itu Uang Semangat”

Satu momen yang cukup menarik terjadi saat Kepala BNPB Suharyanto memaparkan tentang pemberian ‘uang lelah’ untuk prajurit TNI yang bertugas. Prabowo langsung menyela dan mengoreksi istilah tersebut.

“Kalau tentara jangan uang lelah, ya. Karena tentara enggak boleh lelah,” ujar Prabowo.

Ia mengusulkan penyebutan yang lain.

“Uang semangat, mungkin,” sambungnya.

Mendengar itu, Suharyanto pun segera membenarkan pernyataannya.

“Uang saku, Bapak. Siap,” kata Suharyanto.

Pintu Terbuka untuk Bantuan Diaspora

Di sisi lain, Prabowo menyatakan pemerintah terbuka menerima bantuan dari siapa pun, termasuk diaspora Indonesia di luar negeri. Syaratnya jelas: niatnya tulus dan mekanismenya transparan melalui jalur yang resmi.

“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita tidak akan menolak bantuan. Asal mekanismenya jelas,” katanya.

Ia melihat potensi besar dari komunitas perantau yang ingin membantu daerah asalnya. Entah itu diaspora Aceh, Minang, atau masyarakat Batak dari Sumatera Utara yang tersebar di seluruh dunia.

“Kalau ada diaspora Aceh merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo. Diaspora Minang membantu Ranah Minang, silakan. Mungkin ada juga di Sumatera Utara, komunitasnya besar, dari luar negeri juga, silakan,” ajak Prabowo.

Pemulihan Layanan Publik dan Normalisasi Sungai

Presiden juga memberi perhatian khusus pada pemulihan layanan dasar. Ia meminta agar sekolah dan puskesmas di daerah bencana segera difungsikan kembali. Menurutnya, ini langkah krusial untuk mengembalikan denyut kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Tak kalah penting, dalam rapat tersebut disepakati rencana operasi besar-besaran untuk menormalisasi sungai-sungai yang penuh lumpur pasca banjir bandang. Prabowo menyetujui langkah ini, yang harus dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian, BNPB, dan pemerintah daerah.

Tujuannya jelas: mengurangi risiko bencana susulan dan memulihkan alur air agar tak lagi mengancam di musim hujan mendatang.