Prabowo Tinjau Aceh Tamiang: Uang Lelah Dikoreksi Jadi Uang Semangat

Awal tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk menghabiskan waktunya di Aceh Tamiang. Agenda utamanya jelas: meninjau langsung pemulihan pascabanjir dan longsor, sekaligus memimpin rapat terbatas di lokasi. Kunjungan ini, yang menjadi sorotan media, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk fokus pada rehabilitasi di beberapa provinsi yang porak-poranda.

Di sana, Prabowo menyempatkan diri melihat dari dekat hunian sementara yang dibangun untuk para pengungsi. Ia juga tak menghindar untuk menanggapi berbagai kritik yang bermunculan soal penanganan bencana, serta menyampaikan pandangannya tentang peran TNI dan bantuan dari mana pun.

“Luar Biasa,” Kata Prabowo Saat Tinjau Hunian Bantuan

Lokasi pertama yang disambangi adalah kompleks hunian sementara hasil pembangunan Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden tiba didampingi sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf, CEO Danantara Rosan Roeslani, hingga Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Juga hadir dalam rombongan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, dan sejumlah pimpinan TNI.

COO Danantara, Dony Oskaria, yang memberi penjelasan langsung kepada Presiden. Dari kelengkapan tempat tidur hingga akses internet gratis, semua dipaparkan secara detail.

Setelah mendengar dan melihat sendiri, Prabowo tampak puas. Ia pun menyimpulkan penilaiannya hanya dengan dua kata.

“Luar biasa,” ujarnya.

Menanggapi Kritik: “Kita Terima Sebagai Koreksi”

Namun begitu, suasana berubah menjadi lebih serius saat rapat koordinasi dimulai. Prabowo secara terbuka membahas berbagai kritik yang dialamatkan kepada pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Menurutnya, kehadiran pejabat di lokasi bukan sekadar untuk dilihat.

“Kita datang bukan untuk sekadar melihat, tapi untuk mengetahui masalah,” tegasnya.

Ia mengakui ada kecenderungan kurang sehat dari beberapa komentator yang selalu memandang aktivitas pemerintah dari sudut negatif. Meski demikian, Prabowo justru mengajak para pemimpin untuk bersikap lapang dada.

“Saya sampaikan ke saudara para pimpinan, salah satu kewajiban seorang pemimpin siap untuk dihujat, difitnah. Tapi tidak boleh kita terpengaruh dan pantang semangat,” katanya.

“Semua kita terima sebagai koreksi juga enggak apa. Walaupun itu fitnah, kalau kita tahu di hati kita itu tidak bener, itu jadi waspada bagi kita,” tutur Presiden.

Menteri Datang Bukan untuk ‘Macul’

Prabowo lantas membantah anggapan bahwa pejabat yang turun ke lapangan hanya pencitraan belaka. Ia menegaskan, tugas mereka justru mencatat setiap kebutuhan mendesak agar bantuan bisa tepat sasaran dan cepat.

“Jadi saya pernah dengar ada kritik, untuk apa menteri datang ke tempat bencana, hanya datang melihat. Serba susah,” ujarnya.

“Menteri datang dibilang enggak peduli. Menteri datang, masa menteri ikut macul? Bukan itu,” tambah Prabowo, dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia lalu bercerita pengalamannya berdiskusi dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah. Intinya, kerja nyata itulah yang dicari.

Koreksi untuk “Uang Lelah”: “Itu Uang Semangat”

Satu momen yang cukup menarik terjadi saat Kepala BNPB Suharyanto memaparkan tentang pemberian ‘uang lelah’ untuk prajurit TNI yang bertugas. Prabowo langsung menyela dan mengoreksi istilah tersebut.

“Kalau tentara jangan uang lelah, ya. Karena tentara enggak boleh lelah,” ujar Prabowo.

Ia mengusulkan penyebutan yang lain.

“Uang semangat, mungkin,” sambungnya.

Mendengar itu, Suharyanto pun segera membenarkan pernyataannya.

“Uang saku, Bapak. Siap,” kata Suharyanto.

Pintu Terbuka untuk Bantuan Diaspora

Di sisi lain, Prabowo menyatakan pemerintah terbuka menerima bantuan dari siapa pun, termasuk diaspora Indonesia di luar negeri. Syaratnya jelas: niatnya tulus dan mekanismenya transparan melalui jalur yang resmi.

“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita tidak akan menolak bantuan. Asal mekanismenya jelas,” katanya.

Ia melihat potensi besar dari komunitas perantau yang ingin membantu daerah asalnya. Entah itu diaspora Aceh, Minang, atau masyarakat Batak dari Sumatera Utara yang tersebar di seluruh dunia.

“Kalau ada diaspora Aceh merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo. Diaspora Minang membantu Ranah Minang, silakan. Mungkin ada juga di Sumatera Utara, komunitasnya besar, dari luar negeri juga, silakan,” ajak Prabowo.

Pemulihan Layanan Publik dan Normalisasi Sungai

Presiden juga memberi perhatian khusus pada pemulihan layanan dasar. Ia meminta agar sekolah dan puskesmas di daerah bencana segera difungsikan kembali. Menurutnya, ini langkah krusial untuk mengembalikan denyut kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Tak kalah penting, dalam rapat tersebut disepakati rencana operasi besar-besaran untuk menormalisasi sungai-sungai yang penuh lumpur pasca banjir bandang. Prabowo menyetujui langkah ini, yang harus dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian, BNPB, dan pemerintah daerah.

Tujuannya jelas: mengurangi risiko bencana susulan dan memulihkan alur air agar tak lagi mengancam di musim hujan mendatang.