tutur Abdul.
Sementara itu, skema pemulihan di Sumatera Barat berjalan dengan pola kombinasi. Di sana, selain huntara, juga ada skema Dana Tunggu Hunian atau DTH. Proses penyalurannya diklaim berjalan sangat progresif.
Skema DTH ini ternyata juga diterapkan di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya bagi warga yang memilih untuk tidak menempati huntara. Besarannya Rp 600 ribu per bulan per keluarga. Yang menarik, pencairannya memakai sistem verifikasi biometrik bekerja sama dengan Kemendagri.
“Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, misalkan KTP dan KK hilang, itu tidak akan jadi masalah karena kita berbasis biometrik, sidik jari, dan foto,”
ujar Abdul menjelaskan. Ini jadi solusi praktis mengingat banyak dokumen warga yang hilang diterjang bencana.
Di akhir penjelasannya, Abdul menyebut pihaknya berusaha membangun huntara seoptimal mungkin. Tapi tentu, semuanya harus melihat kondisi riil di lapangan. Ia memberi contoh konkret: kemampuan Danantara yang bisa menyelesaikan 600 unit huntara hanya dalam delapan hari. Target mereka bahkan mencapai 13.000 unit.
“Kita mengharapkan huntara di seluruh kawasan terdampak bisa optimal dalam satu setengah bulan ke depan. Tapi kita melihat kondisi di lapangan yang saat ini misalkan, Danantara sudah bisa membangun 600 unit dalam waktu 8 hari. Artinya kondisi yang sama kita harapkan juga Danantara akan membangun 13.000 unit, ini juga jumlah yang tidak sedikit,”
pungkasnya. Angka 13.000 unit itu terdengar besar, dan pencapaian delapan hari untuk 600 unit memberi sedikit keyakinan bahwa target itu bukan hal mustahil.
Artikel Terkait
Kediri Bertumbuh: Dari Sunyi Goa hingga Riuh Pesantren
Tawuran di Terowongan Manggarai Ricuh, Kembang Api dan Pecahan Kaca Bikin Pengendara Terjebak
Direktur dan Kepala Mesin Jadi Tersangka Ledakan Dahsyat di Pabrik Farmasi Tangerang
Tito Karnavian: Keuchik Kunci Percepatan Bantuan Rumah Rusak di Aceh