1.050 Huntara Siap Huni, BNPB Pacu Pembangunan Jelang Ramadan

Progres pembangunan hunian untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bergulir. Hingga Kamis lalu, angka yang tercatat cukup menggembirakan: sekitar 1.050 unit hunian sementara alias huntara sudah benar-benar siap ditinggali. Tentu, masih banyak unit lain yang prosesnya berjalan, tapi capaian ini memberi secercah harapan.

Menurut Abdul Muhari dari BNPB, semua ini dikebut seiring peralihan status penanganan di sejumlah daerah. Fokusnya kini bergeser ke fase transisi darurat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sempat turun langsung meninjau lokasi pembangunan huntara di Aceh Tamiang yang dikerjakan oleh Danantara.

“Yang saat ini sudah dalam tahap dibangun dan terbangun, jadi dalam yang dibangun ini sudah ada yang terbangun, ada beberapa unit yang sudah selesai dan siap huni itu sekitar 1.050 unit yang sudah kelihatan fisiknya,”

Jelas Abdul dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Timur. Di balik angka itu, di banyak titik lain, aktivitas pembangunan masih sangat terlihat. Mulai dari pengecoran lantai sampai pemasangan tiang-tiang utama, semuanya berjalan serentak.

Target BNPB cukup jelas. Mereka ingin kebutuhan huntara di semua kawasan terdampak bisa dioptimalkan. Harapannya, saat Ramadan tiba nanti, warga yang membutuhkan sudah bisa pindah dan menempati rumah sementara ini.

“Ini terus kita percepat. Pembersihan kawasan seperti kita ketahui nanti di fase transisi darurat ini, pembangunan hunian sementara dan pembersihan kawasan. Supaya kita harapkan nanti di awal Ramadan, hunian sementara terbangun dan masyarakat pindah ke huntara,”

tegasnya. Nada suaranya terdengar optimis namun penuh tekanan waktu.

Di Sumatera Utara, ceritanya agak berbeda. Selain huntara, pembangunan hunian tetap atau huntap juga langsung digarap di beberapa desa. Alasannya sederhana: di wilayah-wilayah dengan kerusakan rumah yang tak terlalu parah, masyarakat lebih memilih huntap. Waktu pengerjaannya pun disebutkan relatif sama.

“Alih-alih untuk huntara, masyarakat meminta langsung huntap dan itu juga kita lakukan di Sumatera Utara,”

tutur Abdul.

Sementara itu, skema pemulihan di Sumatera Barat berjalan dengan pola kombinasi. Di sana, selain huntara, juga ada skema Dana Tunggu Hunian atau DTH. Proses penyalurannya diklaim berjalan sangat progresif.

Skema DTH ini ternyata juga diterapkan di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya bagi warga yang memilih untuk tidak menempati huntara. Besarannya Rp 600 ribu per bulan per keluarga. Yang menarik, pencairannya memakai sistem verifikasi biometrik bekerja sama dengan Kemendagri.

“Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, misalkan KTP dan KK hilang, itu tidak akan jadi masalah karena kita berbasis biometrik, sidik jari, dan foto,”

ujar Abdul menjelaskan. Ini jadi solusi praktis mengingat banyak dokumen warga yang hilang diterjang bencana.

Di akhir penjelasannya, Abdul menyebut pihaknya berusaha membangun huntara seoptimal mungkin. Tapi tentu, semuanya harus melihat kondisi riil di lapangan. Ia memberi contoh konkret: kemampuan Danantara yang bisa menyelesaikan 600 unit huntara hanya dalam delapan hari. Target mereka bahkan mencapai 13.000 unit.

“Kita mengharapkan huntara di seluruh kawasan terdampak bisa optimal dalam satu setengah bulan ke depan. Tapi kita melihat kondisi di lapangan yang saat ini misalkan, Danantara sudah bisa membangun 600 unit dalam waktu 8 hari. Artinya kondisi yang sama kita harapkan juga Danantara akan membangun 13.000 unit, ini juga jumlah yang tidak sedikit,”

pungkasnya. Angka 13.000 unit itu terdengar besar, dan pencapaian delapan hari untuk 600 unit memberi sedikit keyakinan bahwa target itu bukan hal mustahil.