Presiden Prabowo Subianto punya pesan tegas soal bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Intinya sederhana: siapa pun yang ingin menolong, dipersilakan. Pemerintah sama sekali tidak akan menolak.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi, Kamis lalu, saat meninjau hunian sementara di Aceh Tamiang. Suasana saat itu cukup padat, dihadiri sejumlah pejabat tinggi.
"Juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan," tegas Prabowo.
Dia melanjutkan dengan nada yang lebih gamblang, "Kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapa pun yang mau bantu masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak."
Rakor itu sendiri dihadiri deretan nama penting. Mulai dari Mendagri Tito Karnavian, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Menlu Sugiono. Turut hadir juga Wakil Panglima Tandyo Budi, KSAD Maruli Simanjuntak, dan Kepala BNPB Suharyanto. Tak ketinggalan, sejumlah pejabat lain seperti Seskab Teddy Indra Wijaya dan para petinggi Danantara, Rosan Roeslani serta Dony Oskaria, hadir pula Mensesneg Prasetyo Hadi.
Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan satu hal. Meski status bencana nasional belum ditetapkan untuk peristiwa di Sumatera ini, komitmen pemerintah tidak akan setengah-setengah.
"Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya. Jadi jangan salah," ujarnya.
Dia menjelaskan lebih lanjut, "Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung."
Menurut Prabowo, kapasitas pemerintah untuk menangani musibah ini masih sangat memadai. Bahkan, dia tak segan mengucurkan anggaran yang lebih besar dari yang diajukan semula.
"Tapi kita masalahnya adalah sebagai pemerintah kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu," klaimnya.
Lalu dia menyebut angka, "Sekarang saya sudah tadinya diajukan Rp 51 triliun sekian, saya komit Rp 60 triliun."
Artikel Terkait
Indonesia dan AS Sepakati Perjanjian Dagang Resiprokal, Akses Tarif Nol Persen untuk Ribuan Produk
Ketua MPR Nilai Usulan Parliamentary Threshold 7 Persen Terlalu Tinggi
Pakar Hukum: Warga Berhak Gugat Negara atas Kelalaian Infrastruktur Publik
Pemimpin Kartel CJNG El Mencho Tewas, Kekacauan di Meksiko Picu Peringatan Perjalanan dan Pembatalan Penerbangan