Rocky Gerung Soroti Intimidasi Pengkritik Pemerintah: Ini Bisa Picu Kerusuhan Sosial

Dalam sebuah wawancara yang cukup hangat dengan Hersubeno Arief, pengamat politik Rocky Gerung tak ragu menyoroti fenomena yang menurutnya mengkhawatirkan: intimidasi terhadap para pengkritik pemerintah. Wawancara itu diunggah di kanal YouTube sang jurnalis senior pada Selasa lalu, 30 Desember 2025.

Rocky menyebut beberapa contoh yang mencuat ke publik. Ada aktivis Greenpeace yang rumahnya tiba-tiba dikirimi bangkai. Lalu, ada pula influencer asal Aceh, Sherly, yang mengaku mendapat teror setelah menyuarakan kritik soal penanganan bencana di Sumatra.

"Praktik semacam ini sangat berbahaya," ujar Rocky dengan nada tegas.

Ia lalu bertanya, "Apakah ini cermin pemerintah itu makin gerah dan kemudian enggak mau dikritik? Ini yang justru sangat serius."

Bagi Rocky, siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan punya kewajiban mutlak untuk melindungi warganya, termasuk yang vokal menyampaikan kritik. "Mereka yang mengkritik itu harus dilindungi," tegasnya, "karena justru kejujuran datang dari kritik."

Menurutnya, kritik seperti yang muncul soal lambatnya penanganan bencana seringkali justru lahir dari rasa peduli. Itu adalah cara masyarakat menjaga agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar. "Para influencer atau public figure yang kemudian diancam itu enggak fair," tambahnya. "Kritik adalah hak asasi manusia, hak dasar warga negara."

Di sisi lain, Rocky memperingatkan dampak buruk dari upaya membungkam suara ini. Di mata dunia internasional, praktik teror semacam itu justru akan merusak citra pemerintahan Prabowo. "Di era digital seperti sekarang, cara-cara mengendalikan opini publik melalui teror itu enggak jalan lagi," jelasnya. "Satu yang diteror, yang lain juga akan bergerak."

Ia punya dugaan sendiri. Pengamat politik itu menilai mungkin saja Presiden Prabowo tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai situasi ini. "Mungkin mereka yang di samping Presiden menganggap bahwa Presiden harus dilindungi dari informasi negatif, dan itu berbahaya," ujarnya.

Kekhawatiran yang lebih besar adalah kembalinya pola lama. Rocky mengkhawatirkan praktik pembungkaman ini akan menghubungkan pemerintahan sekarang dengan model kepemimpinan Orde Baru yang anti-kritik, atau mengingatkan pada era UU ITE di masa Presiden Jokowi yang, dalam pandangannya, "menelan banyak korban."

"Ketika kritik dibungkam, dia akan dihubungkan lagi dengan semacam model kepemimpinan Orde Baru yang anti kritik," katanya.

Menariknya, Rocky justru melihat kekuatan baru di ruang digital. Menurutnya, di era sekarang, netizen seringkali lebih cepat dan cerdas menangkap permainan komunikasi politik dibandingkan parlemen. "Kejujuran sekarang lebih dipercaya pada netizen ketimbang pada parlemen," ungkapnya.

Ia meyakini komunitas global di dunia maya terikat oleh etika kemanusiaan dan solidaritas yang kuat. "Netizen Eropa pasti nyatu dengan netizen Amerika, Asia, Afrika Utara," paparnya. "Kalau ada bencana yang mereka pandang itu kelalaian dari pemerintah, semua hal kalau sudah diucapkan netizen, anggap saja itu tak mungkin lagi terhindarkan."

Menjelang akhir tahun 2025 ini, Rocky mendesak pemerintahan Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Apalagi, kondisi ekonomi 2026 diprediksi banyak ekonom akan memburuk. Ini adalah momentum krusial.

"Ini kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memulai satu langkah radikal yang sering saya sebut radical break," kata Rocky.

Peringatannya jelas. "Kalau itu gagal, maka hitungan saya Februari akan terjadi lagi social unrest."

Ia memprediksi sebuah titik pertemuan yang berbahaya: antara frustrasi di kalangan elit dengan kesulitan ekonomi yang mencekik masyarakat sipil. Pada akhirnya, "Kesulitan ekonomi akan mendikte perubahan politik," pungkasnya.

Rocky menutup dengan penegasan. Kritik dari netizen, baginya, adalah suara jujur warga negara yang menuntut kehidupan lebih bermutu. Tuntutan itu, secara normatif dan etis, harus dijawab oleh Presiden Prabowo.

"Kapan? Ya, mulai sekarang," tutupnya.