Mantan Ketua KPK Soroti Kembalinya Otoritarianisme dan Dominasi Militer

MURIANETWORK.COM

Suasana di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII, Yogyakarta, Selasa (30/12/2025), cukup tegang. Dalam forum refleksi akhir tahun, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas tak sungkan menyampaikan kritik pedas. Menurutnya, Indonesia sedang menyaksikan kembalinya otoritarianisme. Ciri utamanya? Penangkapan aktivis dan masyarakat sipil yang terasa semakin sewenang-wenang. Busyro dengan tegas menyebut situasi ini sebagai warisan dari era pemerintahan Joko Widodo.

"Mereplikasi era Soeharto," ujarnya, menggambarkan kondisi yang ia lihat.

Dia bilang, pelemahan masyarakat sipil sudah merambah ke hampir semua lini. Kampus-kampus, misalnya, dinilainya terlalu banyak diam. Mereka seolah tak berani bersuara soal sederet Proyek Strategis Nasional yang kontroversial. Busyro menyebut beberapa nama: food estate, Rempang Eco City, hingga proyek yang akhirnya dihapus seperti Pantai Indah Kapuk dan penambangan andesit di Wadas.

Sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah, sindirannya kepada akademisi terasa tajam. Ia mengibaratkan mereka seperti minum pil tidur dan terlena. Diamnya mereka, kata Busyro, berbahaya. Itu sama saja dengan membiarkan kejahatan terjadi dan lari dari tanggung jawab.

Namun begitu, sorotan tak hanya pada kampus. Busyro juga mengkritik habis-habisan pelemahan berbagai lembaga negara. Sumber malapetakanya, menurut dia, berawal dari Undang-Undang Partai Politik yang muncul di era Jokowi. Dampaknya? Kaderisasi lemah dan praktik dinasti politik kian menjadi. Ia mencontohkan langsung naiknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.

"Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan," tegas Busyro.

Di sisi lain, peran militer dalam sejumlah program pemerintah juga jadi perhatian serius. Mulai dari program makan bergizi gratis, food estate, hingga penanganan bencana di Aceh. Beberapa akademisi UII yang hadir menyoroti menguatnya nuansa militerisasi dalam program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pusat Studi HAM dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, selaku penyelenggara, pun menyatakan sikap resmi. Mereka bersikap kritis dan menilai pemerintahan sekarang meniru rezim Orde Baru.

Kedua lembaga itu mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk militerisasi dalam program prioritas. Mereka juga meminta penunjukan personel TNI dan Polri aktif di jabatan sipil diakhiri. TNI-Polri, menurut mereka, harus kembali ke fungsi utamanya. Sementara jabatan sipil harus diisi berdasarkan meritokrasi murni.

Kepala Pusat Studi HAM UII, Eko Riyadi, menjelaskan lebih rinci. Peran militer, katanya, kini menguat di hampir seluruh aktivitas pemerintahan. Dari hal-hal yang remeh hingga posisi-posisi penting kenegaraan. Contoh nyatanya, tentara terlibat dalam pengelolaan pangan hingga menduduki jabatan sipil. Pola seperti ini, bagi Eko, menunjukkan anggapan bahwa militer lebih kompeten daripada sipil.

"Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer," ujar Eko.

Ia memberi contoh konkret. Di struktur Badan Gizi Nasional saja, ada lima purnawirawan TNI dan satu dari Polri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didominasi militer dengan pola terpusat. Begitu pula di program lumbung pangan, yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan pembentukan batalyon teritorial. Bahkan dukungan militer untuk Koperasi Merah Putih dianggapnya seperti operasi militer selain perang.

Dampaknya jelas: supremasi sipil dalam negara demokrasi melemah. Kewenangan pemerintah daerah pun tergerus, karena program dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Masduki, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, menambahkan pandangan yang lebih luas. Menurutnya, tidak ada contoh negara dimana unsur militer dominan justru berhasil membawa transisi dari otoritarian menuju demokrasi. Lihat saja Thailand dan Myanmar, yang dikuasai junta militer.

Di Indonesia, otoritarianisme ala Orde Baru disebutnya hidup kembali. Bahkan ada nostalgia yang mengkhawatirkan. Ia menyebut slogan-slogan seperti "Piye kabare? Iseh penak zamanku to?" yang beredar. Slogan itu, meski terkesan santai, punya muatan serius: membangkitkan memori bahwa zaman Soeharto lebih baik.

"Demokrasi dan reformasi telah berhenti," kata Masduki dengan nada prihatin.

Sebagai penggagas Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme, ia melihat demokrasi Indonesia sekarang hanya terjebak pada prosedur. Substansinya hilang. Akibatnya, yang berjalan adalah praktik otokratik legalisme. Pemerintahan dengan pemimpin otoriter yang justru memanfaatkan prosedur hukum seperti undang-undang untuk memperkuat cengkeraman kekuasaannya, mengendalikan masyarakat, dan melemahkan fungsi kontrol demokrasi.