Kemendikbud Longgarkan Aturan Seragam untuk Siswa Korban Bencana

Kembali ke sekolah pascabencana tentu bukan perkara mudah. Nah, menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan kelonggaran khusus. Para siswa di wilayah terdampak di Sumatera dan Aceh tak diwajibkan memakai seragam atau sepatu saat pembelajaran dimulai nanti, yang rencananya pada 5 Januari.

Kebijakan ini jelas dibuat dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Banyak keluarga yang masih berjuang memulihkan diri, sehingga aturan seragam dinilai bisa menjadi beban tambahan.

“Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,”

kata Mu’ti dalam konferensi pers di Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/12) lalu.

Dia melanjutkan, intinya adalah memastikan anak-anak bisa tetap belajar tanpa terbebani. “Artinya mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya. Termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus nanti akan kami jelaskan,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah tak hanya berhenti pada kebijakan itu. Berbagai bentuk bantuan konkret juga sudah disalurkan untuk mendukung kegiatan belajar. Misalnya, school kit yang diberikan kepada 27.000 siswa. Rinciannya, 15.500 untuk Aceh, 5.000 di Sumatera Barat, dan 6.500 lainnya di Sumatera Utara.

Lalu bagaimana dengan tempat belajarnya? Untuk sementara, tenda dan ruang kelas darurat telah disiapkan. Menurut Mu’ti, ada 147 tenda yang dibagi di tiga provinsi: 78 di Aceh, 22 di Sumatera Barat, dan 47 di Sumatera Utara. Sementara ruang kelas darurat berjumlah 160 unit, dengan Aceh mendapat 100, dan Sumatera Barat serta Utara masing-masing 30.

Dukungan pendanaan pun tak ketinggalan. Kemendikdasmen telah menyalurkan Dana Operasional Pendidikan Darurat senilai Rp 25,9 miliar. Alokasinya, Rp 11,29 miliar untuk Aceh, Rp 8,54 miliar ke Sumatera Barat, dan Rp 6,08 miliar untuk Sumatera Utara.

Selain hal-hal yang bersifat material, aspek psikologis siswa juga diperhatikan. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 700 juta untuk dukungan psikososial. Tak lupa, bantuan buku sebanyak 212.000 eksemplar turut didistribusikan ke ketiga wilayah terdampak tersebut.

Langkah-langkah ini diharapkan bisa meringankan beban dan memperlancar transisi anak-anak kembali ke rutinitas belajar, meski situasi di sekitar mereka belum sepenuhnya pulih.