Golkar Usulkan Pilkada Kembali ke DPRD, Ini Skema Barunya

Rapimnas I Partai Golkar baru saja usai. Dari pertemuan itu, muncul satu usulan yang cukup mencuri perhatian: mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang mengonfirmasi hal ini.

“Dalam Rapimnas I Partai Golkar kemarin, hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” ucap Doli kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, usulan ini bukan datang tiba-tiba. DPP Partai Golkar ternyata sudah punya Tim Kajian Politik yang bekerja selama satu setengah tahun terakhir. Tim inilah yang menghasilkan sejumlah opsi rekomendasi, termasuk soal sistem pilkada.

Ada tiga opsi yang mereka sodorkan. Pertama, ya tetap pemilihan langsung seperti sekarang. Opsi kedua, serahkan sepenuhnya ke DPRD. Lalu yang ketiga, semacam sistem hybrid: gubernur dipilih DPRD, sementara bupati dan wali kota lewat mekanisme campuran.

Nah, mengapa opsi lewat DPRD yang diambil? Alasan utamanya klasik: biaya. Golkar menilai pilkada langsung membutuhkan biaya politik yang terlampau tinggi. Tekanan dana itu yang kemudian mendorong partai beringin untuk memilih jalan lain.

“Dengan aspirasi yang berkembang dari seluruh DPD PG Provinsi, akhirnya Rapimnas I PG merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD, baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dengan beberapa catatan,” jelas Doli.

Rekomendasi itu punya konsekuensi. Golkar kini meminta DPP-nya untuk memperjuangkan opsi ini agar masuk dalam revisi UU Pemilu dan Pilkada. Mereka berencana membahasnya dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

Tak cuma sekadar usul. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, konon sudah meminta tim kajian untuk merumuskan konsep yang lebih matang. Tujuannya jelas, agar usulan ini tidak sekadar wacana.

“Kami, Tim Kajian Politik sebenarnya juga sudah mempersiapkan ‘konsep baru’ bila opsi Pilkada oleh DPRD (digunakan),” imbuh Doli.

Konsep baru itu berusaha menjembatani dua hal. Di satu sisi, prinsip demokrasi dan pelibatan rakyat harus tetap jalan. Di sisi lain, pilkada harus efisien, murah, dan bebas dari praktik kotor seperti transaksi politik atau politik uang.

Lantas, bagaimana caranya agar rakyat tetap dilibatkan jika pemilihnya cuma anggota dewan? Doli membeberkan beberapa tahapan yang mungkin.

“Misalnya, pertama, tahap rekrutmen, setiap parpol atau gabungan parpol dapat membuka pendaftaran secara terbuka dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

“Kedua, tahap penilaian atau seleksi bakal calon, mungkin parpol atau gabungan parpol bisa membentuk tim panel yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya.”

Bahkan, untuk tahap pemilihan bakal calon, bisa diadakan semacam primary election atau pemilihan pendahuluan di internal partai atau koalisi. Baru setelah itu, pemenangnya diajukan ke DPRD untuk dipilih secara final.

Soal kekhawatiran praktik tidak sehat di ruang sidang DPRD, Doli punya usul. “Pemilihan bisa dilakukan dengan voting secara terbuka,” jelasnya. Transparansi di titik akhir ini diharapkan bisa mencegah politik balas budi.

Ada satu poin penting lagi. Doli mengusulkan agar nantinya yang dipilih di DPRD hanya kepala daerahnya saja, bukan paket dengan wakilnya. Mekanisme wakilnya bisa dicari kemudian, atau lewat jalur lain jika pilkada langsung tetap dipertahankan untuk level tertentu.

“Dan itu semua harus diatur di dalam UU,” tandasnya menutup pembicaraan.

Jadi, itulah garis besar wacana yang digodok Golkar. Usulan kembali ke pilkada tidak langsung kini mendapat momentum baru. Tinggal menunggu, apakah partai lain dan publik akan menyambutnya.