Pemerintah Pastikan Penggantian Dokumen Korban Bencana Gratis, Pengawasan Diperketat

Di tengah upaya pemulihan pasca bencana di Sumatera, ada kabar baik dari pemerintah. Prasetyo Hadi, selaku Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan untuk korban sama sekali gratis. Tak ada biaya yang harus dikeluarkan.

Pernyataan ini disampaikannya dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Senin lalu.

"Atas petunjuk bapak presiden, tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan pengurusan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,"

ujar Prasetyo dengan tegas.

Namun begitu, ia menyadari potensi penyalahgunaan di lapangan. Untuk itulah, ia langsung meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri agar mengawasi proses ini dengan ketat. Tujuannya jelas: mencegah oknum tak bertanggung jawab mencari keuntungan dari kesulitan warga.

"Kami mohon diberikan catatan, Pak Mendagri, untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan yang nanti memanfaatkan situasi,"

tambahnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan kesiapan mereka. Rupanya, sejak pertengahan November lalu, sembilan tim khusus telah dibentuk dan disebar di dinas kependudukan (Dukcapil) di setiap provinsi yang terdampak.