Suasana di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Minggu lalu terasa berbeda. Bukan hanya untuk ibadah, ruang itu dipenuhi para ulama dari seantero Aceh yang berkumpul dalam sebuah muzakarah mendesak. Agenda utamanya satu: bencana yang melanda.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali, tampil menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Ia secara tegas meminta pemerintah pusat, presiden saat ini, untuk menetapkan status bencana nasional. Ini menyangkut banjir bandang dan tanah longsor yang tak hanya menghantam Aceh, tapi juga merambah ke wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah di wilayah terdampak sudah di ambang batas. "Mereka kewalahan," begitu kira-kira kesan yang tertangkap. Tanpa intervensi pusat yang lebih kuat, penanganan bakal tersendat.
“Ulama meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional,”
Begitu pernyataan resmi Teungku Faisal Ali. Suaranya lantang dan jelas. Ia yakin, status nasional itu bukan sekadar label. Itu adalah pintu pembuka. Pintu untuk aksi yang lebih cepat, bantuan yang lebih luas, dan pemulihan infrastruktur yang hancur oleh amukan air dan tanah.
Desakan itu bukan tanpa alasan yang matang. Forum ulama itu melihat situasinya sudah darurat. Butuh langkah-langkah strategis, baik untuk jangka pendek menolong korban maupun rencana jangka panjang membangun kembali.
“Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi,”
Tambahan Faisal Ali ini menegaskan bahwa permintaan mereka konkret. Bukan sekadar seruan. Mereka ingin komitmen nyata, alokasi dana yang memadai, dan tindakan yang proporsional dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Suara dari Baiturrahman ini jelas ingin didengar langsung di Jakarta.
Artikel Terkait
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid
Istri Tersangka Korupsi Bupati Bekasi Diperiksa KPK
Batalyon Arhanud 21 Pasgat Jadi Perisai Terakhir Objek Vital TNI AU
Sidang Praperadilan Kasus Pembunuhan Anak Politisi PKS, Kuasa Hukum dan Polisi Adu Bukti