Menyambut tahun baru 2026, suasana di Ibu Kota bakal berbeda. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi melarang penyalakan kembang api dalam perayaan nanti. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas, terutama untuk saudara-saudara di Sumatera dan sejumlah wilayah yang sedang berjuang menghadapi musibah bencana.
Nah, larangan ini ditujukan ke mana saja? Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, surat edaran secara khusus mengikat instansi resmi dan pihak-pihak yang menyelenggarakan acara publik. Sementara untuk warga biasa, aturannya lebih longgar dan dikembalikan ke kesadaran masing-masing.
"Kembang api yang kita edarkan kepada memang instansi, tapi kan kita juga enggak bisa melarang masyarakat," ujar Rano di Kantor PAM Jaya, Jakarta Timur, Minggu (28/12).
"Tentu enggak mungkin kita bisa memeriksa masyarakat yang ada di Monas atau ada di mana untuk tidak menyalakan kembang api," sambungnya.
Meski begitu, Rano merasa optimis. Dia memastikan seluruh instansi di bawah Pemprov dan juga sektor perhotelan sudah sepakat untuk patuh. Komitmennya jelas.
"Kami panitia dan seluruh hotel apa pun tidak akan menyalakan kembang api," ungkapnya tegas.
Lantas, apa penggantinya? Jangan khawatir, hiburan tetap ada. Pemprov akan mendirikan delapan panggung hiburan tersebar. Yang jadi andalan utama adalah pertunjukan visual memakai ratusan drone, yang dijamin bakal memukau.
“Kami mengabarkan kepada masyarakat Jakarta bahwa tahun ini, tahun baru kita tidak kita meriahkan dengan kembang api. Tapi tidak mengurangi rasa juga bahagia, kita adakan drone,” jelas pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Rupanya, Jakarta tidak sendirian. Menurut Rano, beberapa pemerintah daerah lain juga mengambil langkah serupa. Tujuannya satu: empati. Berempati pada mereka yang sedang tertimpa kesulitan.
"Alhamdulillah Yogya juga begitu, Bali juga begitu, Surabaya begitu, dan alhamdulillah pun Kapolri mengeluarkan edaran tidak diizinkan menyalakan kembang api," tutupnya.
Artikel Terkait
BMKG Imbau Warga Sulsel Waspada Hujan dan Angin Kencang Seharian
Pengamat Soroti Reformasi Kultural sebagai Inti Perubahan di Tubuh Polri
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid
Istri Tersangka Korupsi Bupati Bekasi Diperiksa KPK