Pemerintah Pacu Pembangunan 15.000 Hunian untuk Korban Bencana

Sabtu malam (27/12) lalu, kantor Sekretariat Kabinet tampak masih ramai. Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan sejumlah pejabat tinggi. Mereka yang hadir antara lain Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan penting ini baru diunggah ke akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Minggu (28/12) pagi. Inti pembahasannya? Bagaimana caranya mempercepat penyediaan hunian, baik sementara maupun permanen, untuk para korban bencana di Aceh dan Sumatera. Situasinya mendesak, dan kerja sama lintas kementerian jadi kunci.

Menurut Teddy, langkah konkret sudah diambil. Dari sisi BUMN, Danantara disebutnya telah memulai pembangunan 15.000 rumah.

"600 unit pertama akan selesai dalam minggu ini dan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak," tulis Teddy dalam unggahan tersebut.

Targetnya ambisius: 15.000 unit itu diharapkan rampung dalam tiga bulan ke depan. Sementara itu, di sisi lain, BNPB juga tak tinggal diam. Lembaga itu telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.

Lalu bagaimana dengan Kementerian Perumahan? Teddy menuturkan, mereka pun sudah bergerak membangun hunian tetap di tiga provinsi. Progresnya cukup signifikan.

"2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah (milik BUMN). 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan," lanjutnya.

Nah, soal lokasi, pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman. Huntara dan huntap ini dibangun dengan mempertimbangkan kriteria khusus yang sudah ditetapkan.

"Yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna," sambung Teddy menjelaskan.

Meski pusat bergerak cepat, peran daerah dinilai tak kalah vital. Teddy pun berharap pemerintah daerah ikut turun tangan.

"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," tandasnya.

Harapannya jelas: kolaborasi yang solid agar bantuan tepat sasaran dan korban segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.