Libur Sekolah, Program Makan Bergizi Tetap Berjalan: Niat Mulia atau Cuma Habiskan Anggaran?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi jadi perhatian. Kali ini, karena tetap berjalan saat liburan sekolah. Ya, di saat sebagian besar siswa sudah libur sejak 22 Desember hingga awal Januari, mereka justru diminta datang ke sekolah. Tujuannya satu: mengambil paket makanan dari program andalan pemerintah itu.

Niat awalnya jelas mulia: menjamin asupan gizi anak sekolah setiap hari. Tapi, praktiknya saat sekolah sepi justru memicu polemik. Di satu sisi, ada argumen bahwa kebutuhan gizi anak tidak boleh berhenti hanya karena libur. Di sisi lain, muncul kritik pedas dari anggota DPR yang menilai langkah ini janggal, bahkan berpotensi menyimpang dari tujuan utamanya.

Isu pun melebar. Mulai dari kualitas makanan yang didominasi kemasan, masalah distribusi, sampai tudingan bahwa ini cuma cara untuk mengejar serapan anggaran sebelum tutup tahun.

Di lapangan, ceritanya beragam. Ambil contoh di Kabupaten Langkat. Di sana, siswa mendapat paket berisi susu, buah, dan kurma. Porsinya pun beda-beda, disesuaikan dengan jenjang kelas. Sekilas, ini upaya menjaga standar. Tapi, benarkah makanan kemasan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang?

Pertanyaan itulah yang diangkat Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris. Ia secara terbuka mempertanyakan relevansi pembagian MBG saat liburan.

“Saya sangat semangat ketika mendengar BGN menyatakan akan melarang ultra-processed food untuk MBG,” ujarnya.

Sayangnya, menurut Charles, kenyataan di lapangan justru berkata lain. Distribusi makanan kemasan saat libur, selain soal gizi, juga rentan terhadap pengawasan yang longgar. Ia khawatir, esensi program untuk memperbaiki status gizi anak secara nyata justru hilang.

Kritiknya lebih tajam lagi. Charles menduga ada dorongan untuk menghabiskan anggaran. Menurutnya, sisa anggaran seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih mendesak.

“Sisa anggaran MBG bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti bantuan bagi penyintas banjir bandang,” tegas Charles.

Lalu, bagaimana jawaban pihak berwenang? Badan Gizi Nasional (BGN) bersikukuh bahwa gizi tidak boleh berhenti. Mereka beralasan, program ini juga meringankan beban keluarga selama libur. Jadi, skema pengambilan langsung di sekolah pun tetap dijalankan.

Namun begitu, posisi pemerintah jelas dilematis. Ingin hadir menjamin hak gizi, tapi pelaksanaan yang kaku justru berisiko mengikis kepercayaan publik. Program sebesar ini tidak bisa cuma mengandalkan niat baik. Pelaksanaan teknis dan manfaat nyata di lapangan adalah kuncinya.

Kritik dari DPR sebaiknya dilihat sebagai alarm peringatan. Ke depan, transparansi anggaran, evaluasi menu yang ketat, dan pengawasan distribusi harus jadi prioritas. MBG harus benar-benar menghadirkan makanan bergizi tinggi, bukan sekadar yang mudah dibagikan.

Kalau dikelola dengan serius dan adaptif, program ini bisa jadi investasi berharga untuk masa depan anak Indonesia. Tapi jika dijalankan asal-asalan, yang muncul justru skeptisisme. Tantangannya nyata: bukan cuma di atas kertas anggaran, tapi di setiap piring yang diterima oleh anak-anak kita.