WALHI Soroti Wacana Ekspansi Sawit di Papua: Mengulang Bencana Sumatera?

WALHI Kecam Rencana Prabowo Ekspansi Sawit dan Tebu di Papua

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membuka lahan sawit dan tebu skala besar di Papua bukannya disambut baik. Justru menuai kecaman keras. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melayangkan kritik pedas, menyebut wacana itu timbul di waktu yang sangat tidak tepat. Bagaimana tidak, di Sumatera, penderitaan akibat banjir bandang masih terasa begitu dalam.

Negara, menurut WALHI, seharusnya fokus menyelamatkan korban dan memulihkan lingkungan di daerah bencana. Bukan malah bicara ekspansi baru. Data dari BNPB soal korban jiwa dan kerusakan di Aceh, Sumbar, dan Sumut pun masih terus bergerak, berubah setiap jam. Situasinya benar-benar darurat.

“Di saat rakyat Sumatera masih berduka dan berjuang untuk hidup, justru muncul wacana ekspansi besar-besaran di Papua. Ini menunjukkan absennya empati dan kepekaan negara terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,”

tegas WALHI dalam pernyataan resminya, Rabu (24/12/2025).

Kekhawatiran mereka punya dasar yang kuat. Di Papua sendiri, kondisi hutannya sudah di ujung tanduk. Catatan WALHI Papua menyebutkan, pulau itu sudah kehilangan hampir 688 ribu hektare hutan primer. Yang lebih mencengangkan, dalam waktu hanya setahun (2022-2023), deforestasi hutan alamnya mencapai 552 ribu hektare. Angka fantastis itu menyumbang sekitar 70% dari total kerusakan hutan nasional.

Nah, melihat fakta itu, seharusnya pemerintah menekan rem. Bukan malah mengegas. Pengalaman pahit di Sumatera seharusnya jadi pelajaran berharga. Deforestasi masif dan alih fungsi hutan yang tak terkendali terbukti memperparah bencana. Banjir bandang, tanah longsor, krisis air itu semua adalah akibat yang nyata.

“Kita sudah melihat akibatnya di Sumatera. Deforestasi menjadi salah satu penyebab utama bencana ekologis. Lalu, apakah kita hendak mengulang kesalahan yang sama di Papua?” tanya WALHI.

Di sisi lain, WALHI mengingatkan bahwa Papua bukanlah hamparan kosong. Itu adalah rumah. Rumah bagi masyarakat adat dan pusat keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis Indonesia, membukanya untuk kebun skala besar hanya akan memicu masalah baru. Konflik agraria, perampasan ruang hidup, dan percepatan krisis iklim adalah risiko nyata yang mengintai.

Sebagai penutup, desakan mereka jelas. WALHI mendesak Prabowo menghentikan rencana ekspansi itu. Mereka meminta evaluasi total terhadap kebijakan pembangunan yang hanya mengandalkan ekstraksi. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan, menurut mereka, harus jadi prioritas utama. Bukan sekadar mengejar target swasembada atau pertumbuhan ekonomi yang semu belaka.