Muzakir Manaf: Sosok yang Membuat Sistem Gerah

✍🏻 Balqis Humaira

Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem. Coba saya ucapkan pelan-pelan. Orang ini langka. Bukan karena kesuciannya, tapi karena dia masih punya tulang punggung di era di mana banyak pejabat lebih memilih merangkak ketimbang berdiri tegak. Dan kali ini, kita bicara tanpa tedeng aling-aling. Pakai tangan kosong. Kalau terasa perih, ya memang harus begitu.

Penyakit paling ganas di kalangan penguasa daerah sebenarnya apa, sih? Bukan korupsi. Itu cuma gejalanya saja. Akar masalahnya satu: ketergantungan mental pada pusat. Hidup pejabat sekarang ibarat anjing pameran. Dikasih makan, disuruh duduk ya duduk. Disuruh diam, langsung diam. Dapat tepuk kepala sedikit, sudah merasa paling berjasa. Nah, di tengah kandang besar itu, ada satu sosok yang tak pernah benar-benar jinak: Muzakir Manaf. Orang macam begini tentu saja tak nyaman bagi sistem. Soalnya, sistem hidup dari kepatuhan, bukan dari keberanian.

Dia ini bukan produk sistem yang rapi. Mayoritas pejabat lahir dari jalur yang mulus. Sekolah bagus, organisasi mentereng, karier bersih di CV. Mualem? Bukan. Dia lahir dari dunia di mana aturannya cuma satu: bertahan atau mati. Di hutan, kamu nggak bisa menjilat atasan. Yang ada cuma anak buah yang menunggu keputusanmu. Salah ambil langkah, nyawa taruhannya. Darah dan pengalaman itu melekat seumur hidup. Makanya sampai sekarang, dia tak pernah jadi pejabat yang halus dan penuh basa-basi. Hidupnya terlalu lama di dunia yang jujur secara brutal.

Di sisi lain, mari kita lihat realita politik yang seringkali menjijikkan. Bencana datang, rakyat tenggelam. Lalu apa yang terjadi? Pejabat datang dengan rombongan dan kamera. Ambil gambar, upload, lalu pulang. Itu ritual. Mualem selalu jadi anomali dalam ritual itu. Dia datang bukan untuk konten. Dia datang untuk memastikan negara masih ada di sana. Sepatunya basah, celana kotor, wajah lelah. Dan ini poin krusial: dia tidak takut terlihat jelek di kamera, karena harga dirinya tidak disandarkan pada framing media. Coba bandingkan dengan pejabat yang panik hanya karena rambutnya berantakan.

Waktu warga mengibarkan bendera putih, banyak pejabat akan tersinggung. Mental mereka seperti bocah: dikritik sedikit langsung ngambek. Mualem tidak. Dia tidak membaca itu sebagai serangan pribadi, melainkan teriakan orang yang putus asa. Di sinilah perbedaan mendasar antara pemimpin sejati dan sekadar pegawai kekuasaan. Yang satu sibuk menjaga citra, yang lain sibuk menjaga nyawa.

Lalu ada persoalan tambang ilegal. Ini bagian yang pelik. Bagi banyak pejabat, ini wilayah bermain aman. Soalnya, tambang itu duit, suara, dan backing. Tapi Mualem justru datang membawa palu. Alat berat disingkirkan, ancaman diutarakan dengan jelas. Dia tahu konsekuensinya: akan dimaki rakyatnya sendiri, dituduh anti wong cilik, diserang dari dalam. Tapi dia tetap jalan. Kenapa? Karena baginya, tanah itu bukan komoditas, tapi kehormatan. Banyak pejabat mudah saja menjual tanah, laut, atau udara. Mereka tidak punya memori dan ikatan. Mualem punya. Itu sebabnya dia lebih takut pada hutan yang rusak daripada karier yang anjlok.

Orang pusat kerap bicara angka: efisiensi, rasionalisasi. Kata-kata yang steril. Mualem membawa bahasa lain: utang sejarah. Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) baginya bukan sekadar layanan, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa negara pernah absen dan rakyat Aceh membayar mahal untuk perdamaian. Makanya saat pusat menyentuh JKA, dia ngamuk. Bukan karena tidak paham angka, tapi karena dia mengerti makna di baliknya.

“Ini soal martabat,” kira-kira begitu sikapnya. Di politik Indonesia, orang yang masih bicara martabat memang sering dianggap berbahaya.

Masalah dana abadi kombatan juga mengungkap kemunafikan negara. Semua ingin damai, tapi enggan membayar ongkosnya. Mantan kombatan disuruh hidup biasa tanpa modal, pekerjaan, atau terapi. Kalau mereka frustrasi, negara pura-pura kaget. Mualem tidak berpura-pura. Dia tahu, orang-orang itu punya sejarah kekerasan dan solidaritas tinggi. Dana abadi itu adalah asuransi perdamaian. Pejabat pusat benci konsep itu karena mereka menginginkan damai yang murah. Padahal, damai murah umurnya selalu pendek.

Banyak elit kota menganggap KPA sebagai bayangan, ‘negara dalam negara’. Tapi coba tanya: kalau KPA dibubarkan hari ini, siapa yang turun ke desa? Polisi? Birokrasi? Jangan lucu. Di banyak tempat, negara formal datangnya lambat dan dingin. Sementara konflik warga harus diselesaikan sekarang. Mualem tahu sistem ini kotor. Tapi membongkar tanpa pengganti yang siap adalah bunuh diri sosial. Pejabat di Jakarta yang tak pernah melihat langsung desa konflik, tak punya hak moral untuk sok suci menilai.

Relasinya dengan pusat pun unik. Dia tidak tunduk, tapi juga tidak bodoh. Ada yang melawan dengan teriak-teriak heroik lalu dipatahkan. Ada yang diam total jadi peliharaan. Mualem tipe ketiga: keras tapi kalkulatif. Dia ribut soal dana, wilayah, kebijakan. Tapi dia menjaga jalur komunikasi. Perlawanan tanpa strategi, baginya, adalah bunuh diri, bukan keberanian.

Ini semua terdengar sadis karena kebenarannya memang menyakitkan. Di negeri ini, orang seperti Mualem bukanlah teladan sistem, melainkan anomali yang membuat sistem gerah. Dia mengingatkan kita bahwa pejabat bisa vokal tanpa menjadi pengkhianat, bahwa melawan pusat bukan makar, dan keberanian bukan dosa administratif. Dia bukan malaikat. Sistemnya pun penuh noda. Tapi di antara pejabat yang hidup dari posisi aman, dia hidup dari tanggung jawab yang kotor dan berat. Itu yang membuatnya berbahaya bukan untuk rakyat, tapi untuk sistem yang dibangun dari kepengecutan massal.

Makanya, wajar jika banyak orang pusat tidak pernah benar-benar suka padanya. Muzakir Manaf bukan tipe yang bisa ‘diatur halus’. Rayu dengan jabatan? Dia sudah memegang kekuasaan jauh sebelum negara mengakuinya. Tekan dengan ancaman politik? Hidupnya puluhan tahun di bawah ancaman senjata. Takut kehilangan kursi? Baginya, kursi cuma alat, bukan sumber identitas. Di politik Indonesia, orang yang identitasnya tidak tergantung kursi selalu dianggap masalah.

Dia juga tidak pernah menjadi ‘anak baik’ di mata elite nasional. Lihat saja polanya. Banyak kepala daerah rajin nongol di Jakarta untuk foto dengan menteri, lalu menguploadnya dengan caption ‘koordinasi’. Mualem jarang begitu. Kalau ke Jakarta, biasanya untuk memperjuangkan angka, kewenangan, hak Aceh. Itu yang membuatnya dicap ‘keras kepala’. Padahal, maknanya sederhana: dia tidak mau Aceh diperlakukan seperti anak kecil yang harus menerima apa saja. Di negara yang terbiasa dengan kepala daerah yang manut, orang seperti ini jelas mengganggu ritme kekuasaan.

Perlu dicatat, ada bedanya ‘berani’ dan ‘nekat’ dan dia paham betul itu. Banyak yang vokal di media, tapi saat ditekan langsung bungkam. Mualem berbeda. Dia tidak berisik setiap waktu, tapi ketika bicara, itu di titik yang strategis. Hidup di medan perang mengajarkan satu hal: salah timing berarti mati. Itu sebabnya dia bisa bertahan lama. Bukan karena licik, tapi karena tidak gegabah.

Di kalangan elite Aceh sendiri, dia tidak selalu disukai, tapi lebih sering ditakuti. Banyak yang kesal karena dia susah ditekan, tidak gampang disuapi, dan tidak mengikuti mekanisme ‘elite salonan’. Namun, mereka tetap menjaga jarak karena satu hal: Mualem punya legitimasi akar rumput yang nyata. Bukan dari survei atau baliho, tapi dari sejarah. Legitimasi macam ini tidak bisa dibeli atau dipalsukan.

Bagi aktivis idealis di Jakarta, Mualem mungkin dianggap feodal atau militaristik. Label-label itu mungkin benar di atas kertas. Tapi coba tanya: di Aceh pasca-konflik, siapa yang benar-benar bisa menjaga stabilitas? Demokrasi prosedural itu indah, tapi di wilayah bekas perang, yang dibutuhkan pertama-tama adalah rasa aman, bukan seminar. Mualem paham betul: kalau keamanan runtuh, demokrasi hanyalah omong kosong. Makanya dia memilih sistem yang kasar tapi berfungsi, ketimbang sistem cantik yang hanya hidup di laporan.

Soal moral, dia punya standarnya sendiri yang konsisten. Mualem bukan relativis. Hutan rusak, itu salah titik. Rakyat terlantar, itu dosa pemimpin. Standarnya bukan hukum administrasi, tapi hukum kehormatan. Orang yang hidup dengan hukum kehormatan biasanya tidak fleksibel, tapi bisa ditebak. Kamu tahu batasnya di mana, tahu dia akan marah pada titik apa. Bandingkan dengan pejabat yang terlihat fleksibel, tapi sebenarnya tidak punya prinsip sama sekali.

Dia mengerti satu hal yang sering dilupakan negara: damai bukan cuma berarti tidak ada tembakan. Damai adalah perut kenyang, harga diri yang utuh, dan rasa dihargai. Itu sebabnya dia keras soal kesehatan, santunan korban, dan penghormatan pada sejarah. Menghapus memori konflik bukan cara untuk menyembuhkan luka.

Banyak orang takut jika tipe kepemimpinan seperti dia menjadi preseden. Bayangkan jika kepala daerah lain meniru: berani ribut, berani menolak, berani menuntut. Itu berbahaya bagi sistem yang hidup dari ketertiban semu. Lebih enak punya kepala daerah yang manut, nurut, dan bisa disalahkan atas segala kebijakan pusat. Mualem tidak bisa dijadikan tameng. Kalau salah, dia hadapi sendiri. Sistem membenci orang yang tidak mau dijadikan perisai.

Jujur saja, Mualem bukan simbol masa depan Indonesia. Gaya kepemimpinannya terlalu kasar, terlalu emosional, dan terlalu sarat beban sejarah. Tapi dia sangat relevan sebagai penjaga masa transisi. Selama luka konflik belum sembuh, selama janji negara belum lunas, tipe pemimpin seperti ini masih dibutuhkan. Bukan untuk disalin mentah-mentah, tapi untuk menjaga agar negara tidak lupa pada utangnya.

Dan inilah mengapa dia terlihat ‘berbahaya’. Bukan karena ingin memecah belah, tapi karena dia mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya punya nyali. Di sistem yang semakin dipenuhi oleh orang-orang penakut, satu sosok yang berani sudah cukup untuk membuat gaduh. Mungkin itu alasan mengapa sampai hari ini, Muzakir Manaf masih berdiri sementara banyak pejabat lain hanya lewat, lalu hilang tanpa bekas.