Pengamat Peringatkan: Pemerintah Bisa Dicap Pelindung Perusak Hutan Sumatera

Pengamat: Pemerintah Berisiko Dituding Lindungi Perusak Hutan Jika Tak Bertindak

JAKARTA – Kalau pemerintah masih ragu bertindak, siap-siap saja kehilangan kepercayaan publik. Itu peringatan keras dari Faisyal Chaniago, pengamat politik dari Universitas Bung Karno. Menurutnya, pemerintah harus berani ambil langkah tegas terhadap industri yang diduga merambah dan merusak hutan di Sumatera. Tanpa tindakan nyata, citra pemerintah bisa hancur: dianggap sebagai pelindung para perusak lingkungan.

Faisyal melihat kondisi di lapangan sudah sangat parah. Dampaknya bukan cuma soal pohon yang hilang. Ekosistem kacau balau, ekonomi warga lokal runtuh, dan kualitas hidup masyarakat sekitar terus merosot tajam. Semua ini adalah konsekuensi langsung yang sudah terjadi.

“Risikonya sudah terlalu besar. Ekosistem lingkungan rusak, mata pencaharian masyarakat hilang, dan kehidupan sosial-ekonomi menjadi semakin terpuruk. Ini bukan lagi persoalan kecil,”

Begitu penegasan Faisyal, Rabu (24/12/2025) lalu.

Nah, di sisi lain, ia menekankan bahwa negara sama sekali tak boleh gentar. Siapa pun pelakunya, entah itu industri raksasa atau pengusaha yang punya modal besar, hukum harus ditegakkan. Ketegasan inilah, dalam pandangannya, yang bisa menghentikan kerusakan agar tidak makin meluas.

“Kalau pemerintah tidak bertindak tegas, akan muncul prasangka di tengah masyarakat. Pemerintah bisa dianggap membiarkan, bahkan melindungi pengusaha perusak hutan,”

tegasnya lagi.

Ia juga mengingatkan soal masa depan. Membiarkan hutan terus dirusak bukan cuma masalah hari ini, tapi juga mengorbankan generasi mendatang. Ancaman seperti banjir bandang, tanah longsor, sampai krisis pangan bukan lagi sekadar prediksi. Itu ancaman nyata yang siap meledak.

“Penegakan hukum harus transparan dan adil. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,”

ujarnya dengan nada prihatin.

Untuk itu, Faisyal mendorong pemerintah pusat dan daerah agar segera bergerak. Langkah konkretnya? Audit menyeluruh terhadap semua izin industri yang beroperasi di kawasan hutan Sumatera. Dan untuk pelanggaran yang terbukti, tindakan tegas harus segera dijatuhkan.

“Keberanian pemerintah hari ini akan menentukan apakah negara benar-benar hadir melindungi rakyat dan lingkungan, atau justru berpihak pada kepentingan segelintir pengusaha,”

pungkas Faisyal menutup pernyataannya.